Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TIONGKOK kembali menuai kecaman dunia karena diduga kuat telah melakukan sejumlah pelanggaran saat mengeksploitasi tambang beragam mineral dan energi di sejumlah negara.
Baru-baru ini, The Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) yang menjadi badan pengawas perusahaan yang melacak dampak lokal dari ribuan bisnis global, mengidentifikasi 102 dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang Tiongkok pada tahun 2021 dan 2022 yang tersebar di 18 negara.
Tiongkok disebut mendominasi proses dan pemurnian unsur litium, kobalt, tembaga, mangan, nikel, seng, kromium, aluminium, dan tanah jarang – serta pembuatan teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan baterai untuk kendaraan listrik (EV), yang membutuhkan disebut mineral transisi.
Baca juga: Tiongkok Sebut Pertambangan yang Diserang di Kongo Milik Warga AS
Tembaga adalah mineral yang paling sering dikaitkan dengan dugaan bahaya bagi kesehatan, diikuti oleh nikel.
Merusak Lingkungan
Pelanggaran termasuk pelanggaran hak adat, serangan terhadap pemimpin akar rumput, pencemaran air, perusakan ekosistem, dan kondisi kerja yang tidak aman.
Merespons hal ini, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) meminta negara-negara dunia khususnya Indonesia yang dijadikan sebagai ladang tambang Tiongkok agar memproses seluruh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Beijing.
Ekspor Ilegal 4 Ton Nikel ke Tiongkok
Ketua PB PII Bidang Komunikasi Umat, Furqan Raka, mengatakan, dari laporan sejumlah penelitian yang dimuat pada media massa menyebutkan jumlah dugaan pelanggaran tertinggi yang dilakukan Tiongkok tercatat di Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Baca juga: Puluhan Orang Terjebak Di Tambang Batu Bara Yang Runtuh Di Tiongkok
“Salah satu pelanggaran yang mengguncang bangsa kita yakni ekspor ilegal 5 ton nikel dari Indonesia ke Tiongkok pada 2021-2022, yang diungkap langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Furqan dalam keterangan, Jumat, (14/7).
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, dijelaskan Furqan, menyebut informasi ekspor ilegal ini berasal langsung dari Beijing, yakni dari Bea Cukai Tiongkok.
Ekspor ilegal nikel dalam jumlah besar ke negara komunis tersebut, membuat heran dan takjub Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, mengingat pengiriman 5 juta ton nikel tersebut seolah ‘tak nampak di depan mata’.
Eksplorasi Perusahaan Tambang Tiongkok di Beberapa Negara
“Di posisi selanjutnya, ada Peru, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, dan Zimbabwe yang menjadi surga bagi Beijing untuk mengeksploitasi hasil bumi dengan membabi buta,” ungkap Furqan Raka.
Lebih dari 70% dugaan pelanggaran didokumentasikan di lima negara ini, antara lain dari sisi tata kelola yang lemah dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilaporkan secara luas, namun terkesan hanya basa-basi mengingat Tiongkok adalah mitra ekonomi utama negara-negara tersebut.
Baca juga: Terstruktur dan Masif, Ekspor Ilegal Bijih Nikel ke Tiongkok Dipastikan Ulah Mafia Tambang
Temuan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang bahwa transisi ke energi terbarukan, akan mengulangi praktik bisnis yang tidak adil yang telah lama mendominasi ekstraksi bahan bakar fosil dan mineral.
“Tiongkok dikabarkan terus membeli tambang-tambang di luar negeri dan berinvestasi besar-besaran di negara-negara kaya mineral seperti Indonesia dan Zimbabwe,” ujar Furqan Raka.
PB PII menilai wajar jika para ahli dan negara-negara dunia melihat aksi sporadis Beijing memborong atau berinvestasi tambang di luar Tiongkok adalah langkah Tiongkok mendominasi rantai pasokan tambang dunia di masa yang akan datang, meskipun Amerika Serikat dan Eropa hingga saat ini terus berupaya untuk mendiversifikasi pasar.
Baca juga: KPK Temukan 5 Juta Ore Nikel Ilegal Diekspor ke Tiongkok, Ini Jawab Bea Cukai
“Di sisi lain, Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan Tiongkok gagal mematuhi komitmen Beijing tentang kebijakan transparansi dan hak asasi manusia,” jelas Furqan Raka.
PB PII menyebut pada Mei 2023 lalu, Asosiasi Bisnis Industri Pertambangan Tiongkok telah membuat call center pengaduan dan pusat mediasi percontohan bagi masyarakat, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengajukan keluhan terhadap perusahaan tambang Tiongkok.
“Akan tetapi, langkah dan mekanisme pengaduan pertama yang dibentuk oleh asosiasi industri Tiongkok ini, belum berjalan efektif, apalagi sesuai dengan harapan masyarakat dan negara yang mereka eksploitasi tambangnya,” pungkas Furqan. (RO/S-4)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved