Gedung Putih Optimistis Atasi Gagal Bayar

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden optimistis dapat mencapai kesepakatan dengan Ketua DPR Kevin McCarthy dalam menangani potensi gagal bayar utang. Pembahasan isu ini antara keduanya telah mencair, namun belum sampai pada sebuah kesepakatan berupa kenaikan plafon utang luar negeri.

Akibatnya Biden membatalkan kunjungan ke sejumlah negara seperti Papua Nugini dan Australia di sela menghadiri pertemuan Kelompok 7 atau G7. Sebab Biden harus melanjutkan negosiasi bipartisan dengan McCarthy.

"Biden optimistis bahwa ada jalan menuju kesepakatan anggaran bipartisan yang bertanggung jawab jika kedua belah pihak bernegosiasi dengan itikad baik," kata Gedung Putih.

Baca juga: Kadin: Jika AS Gagal Bayar, Dunia bakal Alami Guncangan Ekonomi

McCarthy juga mengharapkan kesepakatan meskipun sejauh ini belum ada yang diselesaikan. "Amerika adalah ekonomi nomor satu di dunia. Dan ketika kita menyelesaikan negosiasi ini, ekonomi Amerika akan menjadi lebih kuat," katanya.

Biden dijadwalkan terbang ke Jepang pada Rabu (17/5), untuk menghadiri KTT G7. Namun membatalkan pemberhentian berikutnya di Papua Nugini dan Australia, karena harus berada di Washington pada Minggu (21/5).

Baca juga: IMF: Ekonomi Dunia Terdampak jika AS Alami Gagal Bayar

AS akan mengalaminya gagal membayar utangnya dengan tenggat waktu pada 1 Juni. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan Kantor Anggaran Kongres non-partisan memperkirakannya pada 15 Juni.

Gedung Putih mengatakan Biden telah mengarahkan stafnya untuk terus membahas masalah-masalah luar biasa setiap hari selama dirinya di Jepang. Biden juga akan berunding dengan para pemimpin Republik sekembalinya dari pertemuan G7.

Partai Republik terus mendesak Biden untuk menyetujui pemotongan pengeluaran yang signifikan sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk menaikkan plafon utang. Demokrat menuduh Partai Republik menggunakan taktik ekstrem untuk mendorong agenda mereka menjelang apa yang disebut tanggal-X, waktu AS mengalami gagal membayar utangnya.

Sebagai tanda meningkatnya kegugupan atas apa yang akan menjadi gagal bayar utang AS yang pertama, lebih dari 140 kepala eksekutif AS mengirim surat kepada Biden dan para pemimpin kongres yang menekankan perlunya kesepakatan.

"Kami sangat mendesak agar kesepakatan segera dicapai sehingga negara dapat mencegah skenario yang berpotensi menghancurkan ini," kata surat yang ditandatangani antara lain oleh CEO Pfizer dan Morgan Stanley.

Memecah kebuntuan Partai Republik, yang mendapatkan kembali kendali DPR dalam pemilihan paruh waktu 2022, menggunakan kekuatan baru mereka untuk menuntut pemotongan US$130 miliar dari agen dan program federal sebagai imbalan atas dukungan untuk mengangkat plafon utang.

Ini akan membatasi pengeluaran pada tahun fiskal 2024 ke level 2022. Mereka juga ingin mempercepat proyek produksi energi dalam negeri, menyederhanakan proses untuk mendapatkan izin jaringan pipa dan kilang, serta menarik kembali dana bantuan Covid yang tidak terpakai.

Sekarang hanya ada tiga hari tersisa ketika DPR dan Senat sama-sama bersidang sebelum 1 Juni, hari yang diprediksi Departemen Keuangan AS akan kehabisan uang. Beberapa senator telah mengakui bahwa mereka mungkin harus membatalkan reses Hari Peringatan mulai Kamis untuk menyelesaikan kesepakatan.

Saat X-date semakin dekat, Demokrat di Kongres telah mulai mempertimbangkan berbagai alternatif, termasuk menggunakan prosedur rahasia kongres untuk melewati McCarthy. Mereka juga telah mempertimbangkan untuk meminta Biden untuk meminta Amandemen ke-14 untuk menaikkan plafon utang secara sepihak, yang menurut beberapa sarjana hukum akan memungkinkan Departemen Keuangan untuk mengabaikan batas utang.

Tetapi Biden telah memperingatkan bahwa langkah seperti itu dapat ditentang di pengadilan, dan terus menyerukan secara terbuka kepada Partai Republik untuk mendukung peningkatan bersih plafon utang. (AFP/Z-3)