Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah upaya membatasi pembelian senjata, seorang Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat menyatakan mengizinkan mereka yang berusia di atas 18 tahun tapi di bawah 21 tahun bisa membeli pistol di dealer berlisensi. Padahal dalam undang-undang federal disebutkan melarang penjualan pistol oleh dealer berlisensi kepada orang di bawah usia 21 tahun.
Hakim Robert Payne dari Distrik Timur Virginia mengatakan undang-undang federal itu inskonstitusional. Pernyataan itu saat ia mengeluarkan putusan dalam kasus yang diajukan empat pria yang berusia di atas 18 tahun, tetapi di bawah 21 tahun ketika mereka ingin membeli pistol.
Undang-undang federal melarang dealer senjata api berlisensi menjual pistol kepada orang di bawah usia 21 tahun. Meskipun orangtua dapat membelinya untuk anak-anak mereka atau mereka dapat membelinya sendiri dalam penjualan pribadi atau di pameran senjata.
Orang Amerika di bawah 21 tahun tidak dapat membeli pistol di dealer berlisensi federal, tapi mereka dapat membeli senapan atau senapan genggam.
Dalam pendapatnya pada hari Rabu, Payne mengutip keputusan Mahkamah Agung yang baru-baru ini memperluas hak-hak pemilik senjata api. Serta Amandemen Kedua Konstitusi AS, yang menyatakan bahwa "hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata, tidak boleh diabaikan."
Baca juga: Penembak Massal di Sebuah Mall di Texas Tewas
"Hakim menyimpulkan bahwa hak untuk membeli senjata termasuk dalam teks jelas Amandemen Kedua," katanya.
"Tidak ada pengadilan banding federal, apalagi Mahkamah Agung, yang secara tegas menentukan bahwa hak-hak Amandemen Kedua berlaku pada usia 21 tahun," katanya.
Payne mencatat bahwa usia pemilih di Amerika Serikat adalah 18 tahun atau sama dengan usia perekrutan militer.
Dia mengatakan bahwa usia untuk minum adalah 21 tahun dan Kongres telah menaikkan usia untuk membeli tembakau menjadi 21 tahun.
Namun, tidak seperti Amandemen Kedua, hakim menulis, "tidak ada hak konstitusional serupa untuk mengonsumsi alkohol atau menggunakan tembakau."
Everytown Law, sebuah organisasi pencegahan kekerasan senjata api, mengutuk keputusan hakim tersebut.
"Tidak hanya senjata api merupakan penyebab utama kematian anak-anak dan remaja di AS, tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang berusia 18 hingga 20 tahun melakukan pembunuhan dengan senjata api tiga kali lebih tinggi daripada orang dewasa berusia 21 tahun ke atas," kata Janet Carter, direktur senior masalah dan banding di Everytown Law, dalam pernyataan.
"Putusan Pengadilan ini jelas akan mengancam nyawa," kata Carter. "Hal itu harus dibatalkan."
Kasus ini kemungkinan akan berakhir di Mahkamah Agung, yang telah berpihak kuat kepada pihak kanan sejak mantan presiden Republikan Donald Trump menunjuk tiga hakim.
Ini terjadi di tengah serentetan penembakan massal di Amerika Serikat dan upaya yang dilakukan Presiden Joe Biden untuk membujuk kongres agar melarang senapan semi otomatis yang sering digunakan dalam serangan. (AFP/Z-3)
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut penghentian semua penjualan senjata ke Israel pada Kamis, (4/4).
Peluru artileri yang akan dikirim ke Israel bakal diambil dari persediaan peluru artileri yang dimiliki oleh Amerika Serikat.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) menegaskan tidak pernah mengekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca 1 Februari 2021,
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, diduga menyuplai senjata untuk junta Militer Myanmar.
Dengan menggunakan kereta lapis baja, Kim Jong Un bertolak ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan diperkirakan tentang penjualan senjata.
Ketua Parlemen Iran Qalibaf mengancam bakal menyerang infrastruktur vital negara kawasan jika terbukti membantu musuh menduduki salah satu pulau strategis milik Iran.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sebenarnya ingin bernegosiasi, meskipun tidak berani mengakuinya secara terbuka
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tidak akan maju ke meja perundingan dan memilih melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel di tengah konflik
Penasihat kebijakan luar negeri Trump menyebut AS tidak berkepentingan memperpanjang konflik dengan Iran lebih dari tiga bulan.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan Iran agar segera menerima kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang terus memanas di Timur Tengah.
WFH adalah salah satu ‘aksi cepat’ yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved