BUMN Diduga Jual Senjata ke Myanmar, Pakar Politik Internasional Blunder Besar

TIGA Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, diduga menyuplai senjata untuk junta Militer Myanmar.

Laporan tersebut disampaikan oleh para penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, kepada Komnas HAM pada awal pekan ini.

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radityo Dharmaputra, menyebut secara politik dugaan tersebut jadi blunder besar terutama terkait posisi pemerintah Indonesia.

“Kalau terbukti benar, maka pemerintah Indonesia bisa kehilangan posisi moral ketika hendak berurusan dengan rezim junta di Myanmar,” tegas Radityo kepada Media Indonesia, Kamis (5/10).

Menurutnya, tekanan politik dari Indonesia agar junta menuruti komitmen demokrasi akan dengan mudah ditertawakan karena ternyata pemerintah Indonesia melalui perusahaan BUMN justru menjual senjata ke mereka.

Holding BUMN Industri Pertahanan (Defend ID) menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar setelah 1 Februari 2021. BUMN tersebut mengatakan mengikuti semangat Resolusi Majelis Umum PBB Bomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.

"Defend ID lewat PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar," kata Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Holding Defend ID Bobby Rasyidin dalam keterangan resmi, kemarin. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda