Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkapkan potensi resesi yang dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kemungkinan tersebut, kata dia, bisa sirna jika Partai Republik menyetujui kenaikan batas utang negara sebesar US$31,4 triliun.
Pernyataan itu dilontarkan Biden saat mengisi kampanye di Valhalla, New York, Rabu (10/5). Biden juga menuduh Partai Republik menyandera ekonomi dengan menuntut pemotongan anggaran belanja sebagai imbalan untuk menaikkan batas utang.
"Kami (pemerintah AS) bisa menyebabkan PHK massal di seluruh Amerika. Ini bukan waktunya untuk mempertaruhkan semua ini, untuk mengancam resesi, untuk mempertaruhkan jutaan pekerjaan, untuk merusak posisi Amerika di dunia," paparnya.
Baca juga: Amerika Tambah Bantuan Militer US$1,2 Miliar untuk Ukraina
Biden mengaku telah bersama-sama Kongres dari Partai Republik berjuang untuk menemukan titik temu dalam menaikkan atau menangguhkan pagu utang. Tujuannya untuk mencegah AS mengalami gagal membayar utangnya dalam beberapa minggu ke depan.
Departemen keuangan AS telah mengindikasikan kemungkinan tidak dapat membayar utang yang jatuh pada 1 Juni. Partai Republik bersikeras bahwa mereka hanya akan mendukung kenaikan batas utang jika Biden menyetujui pemotongan pengeluaran secara retroaktif.
Baca juga: Tidak ada Kesepakatan Batas Utang AS Setelah Pertemuan Biden dengan Pemimpin Republik
Sementara Biden ingin menegosiasikan kedua isu tersebut secara terpisah. Pada April, Kongres yang dikuasai Partai Republik mengesahkan rencana penghematan senilai US$4,5 triliun.
Caranya dengan memotong anggaran belanja, menghapus keringanan pajak untuk energi bersih, dan memangkas tanggungan pembiayaan di perguruan tinggi. Biden dan para pemimpin kongres akan bertemu kembali membahas isu ini pada Jumat (12/5).
Pekan lalu, para ekonom Gedung Putih memperkirakan bahwa gagal bayar utang atau default yang berkepanjangan dapat menimbulkan PHK hingga delapan juta pekerjaan dan menghapus setengah dari nilai pasar saham AS.
Tetapi pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell awal pekan ini meyakinkan bahwa Kongres tidak akan membiarkan default terjadi. "Amerika tidak akan default." (Aljazeera/Z-3)
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved