Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Republik Islam Iran secara tegas meminta dunia internasional dan pemangku kepentingan untuk membuat dan mengesahkan referendum yang dapat memperkuat status warga Palestina di tengah konflik yang sedang bergejolak antara Israel dan Palestina.
Hal itu diungkapkan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Azad dalam perayaan Hari Al-Quds, yang diperingati pada setiap Jumat terakhir bulan Ramadan sebagai bentuk dukungan bagi warga Palestina.
“Tentu saja, menurut kami, ada jalan keluar bagi warga Palestina, yaitu apa yang diinginkan masyarakat melalui referendum, saat mereka memilih kembali ke tanah air mereka. Dan secara tegas menolak kependudukan rezim Israel di tanah Palestina,” ungkap Azad, dikutip Rabu (13/4).
Baca juga: Iran Harap Negara Islam Satu Suara Soal Konflik Palestina-Israel
Menurut Azad, kependudukan yang mengarah pada ekspansionisme yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina, adalah suatu kejahatan hak asasi. Dengan itu, dia mengkritik pihak yang dianggap berstandar ganda atas kasus yang sedang menimpa Palestina.
“Saya melihat, rezim zionis adalah rezim teroris. Mereka mengebom dan membunuh masyarakat Palestina. Saya melihat ini karena negara yang biasanya menyuarakan HAM, kini tidak bersuara. Dan kalau mereka bersuara, biasanya suaranya tidak berwarna, dan konkret untuk menunjukan perlindungan terhadap HAM,” lanjut Azad.
Masalah kependudukan antara Palestina dan Israel kini memang semakin memanas. Hingga baru-baru ini serangan rudal antara tentara Israel dan Hamas buntut intervensi tentara Israel di Masjid Al-Aqsa yang viral.
Baca juga: Peringati Hari Al-Quds, Iran Tegas Minta Kemerdekaan Palestina
Pemerintah Iran melihat ini sebagai suatu penghianatan bagi umat Palestina, yang dianggap telah berada di wilayah tersebut sejak lama.
Azad menganggap penduduk Israel datang ke tanah Palestina atas kebijakan Inggris, 8 dekade yang lalu. Selain itu, kebijakan Abrahamic yang dicetuskan Donald Trump, semakin memperkeruh dan menyingkirkan umat Palestina dalam wilayahnya sendiri.
“Republik Islam Iran menganggap solusi demokratis dan politik untuk isu Palestina adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina yaitu dengan kembalinya seluruh pengungsi Palestina ke tanah air mereka dan penyelenggaraan referendum komprehensif dan bebas di seluruh wilayah Palestina yang diikuti oleh semua penduduk asli Palestina di hadapan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” pungkas Azad. (Z-1)
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina dan yang pertama di antara negara-negara demokrasi kaya G7 yang melakukannya.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved