Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Republik Islam Iran secara tegas meminta dunia internasional dan pemangku kepentingan untuk membuat dan mengesahkan referendum yang dapat memperkuat status warga Palestina di tengah konflik yang sedang bergejolak antara Israel dan Palestina.
Hal itu diungkapkan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Azad dalam perayaan Hari Al-Quds, yang diperingati pada setiap Jumat terakhir bulan Ramadan sebagai bentuk dukungan bagi warga Palestina.
“Tentu saja, menurut kami, ada jalan keluar bagi warga Palestina, yaitu apa yang diinginkan masyarakat melalui referendum, saat mereka memilih kembali ke tanah air mereka. Dan secara tegas menolak kependudukan rezim Israel di tanah Palestina,” ungkap Azad, dikutip Rabu (13/4).
Baca juga: Iran Harap Negara Islam Satu Suara Soal Konflik Palestina-Israel
Menurut Azad, kependudukan yang mengarah pada ekspansionisme yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina, adalah suatu kejahatan hak asasi. Dengan itu, dia mengkritik pihak yang dianggap berstandar ganda atas kasus yang sedang menimpa Palestina.
“Saya melihat, rezim zionis adalah rezim teroris. Mereka mengebom dan membunuh masyarakat Palestina. Saya melihat ini karena negara yang biasanya menyuarakan HAM, kini tidak bersuara. Dan kalau mereka bersuara, biasanya suaranya tidak berwarna, dan konkret untuk menunjukan perlindungan terhadap HAM,” lanjut Azad.
Masalah kependudukan antara Palestina dan Israel kini memang semakin memanas. Hingga baru-baru ini serangan rudal antara tentara Israel dan Hamas buntut intervensi tentara Israel di Masjid Al-Aqsa yang viral.
Baca juga: Peringati Hari Al-Quds, Iran Tegas Minta Kemerdekaan Palestina
Pemerintah Iran melihat ini sebagai suatu penghianatan bagi umat Palestina, yang dianggap telah berada di wilayah tersebut sejak lama.
Azad menganggap penduduk Israel datang ke tanah Palestina atas kebijakan Inggris, 8 dekade yang lalu. Selain itu, kebijakan Abrahamic yang dicetuskan Donald Trump, semakin memperkeruh dan menyingkirkan umat Palestina dalam wilayahnya sendiri.
“Republik Islam Iran menganggap solusi demokratis dan politik untuk isu Palestina adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina yaitu dengan kembalinya seluruh pengungsi Palestina ke tanah air mereka dan penyelenggaraan referendum komprehensif dan bebas di seluruh wilayah Palestina yang diikuti oleh semua penduduk asli Palestina di hadapan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” pungkas Azad. (Z-1)
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved