AS akan Persulit Akses Senjata Militer Myanmar

AMERIKA Serikat akan mengumumkan sanksi-sanksi lebih lanjut terhadap entitas-entitas di Myanmar dalam beberapa hari mendatang. Penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengatakan bahwa sanksi-sanksi ini akan mempersulit junta Myanmar untuk mendapatkan pemasukan untuk membeli senjata.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan tekanan terhadap junta dan mempersulit mereka untuk menghasilkan pendapatan, yang menjadi bahan bakar mesin perangnya," kata Chollet.

Ia menambahkan bahwa Myanmar sedang menuju ke arah menjadi negara gagal di jantung Asia Tenggara.

Baca juga : Polisi Dunia Hanya Bisa Mengecam Kejahatan Perang Israel di Palestina

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2021 dan sejak itu memimpin tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, sehingga membawa negara itu dalam kekacauan.

AS dan negara-negara Barat lainnya telah mengumumkan serangkaian sanksi yang menargetkan anggota junta, badan-badan pemerintah militer dan perusahaan-perusahaan yang dikelola militer. Sanksi itu bertujuan untuk mengekang kemampuan mereka dalam upaya mengumpulkan uang.

Baca juga : ASEAN Harus Bersikap Lebih Progresif Untuk Redakan Konflik d Myanmar

Hingga saat ini, AS telah menjatuhkan sanksi kepada 80 individu dan lebih dari 30 entitas di Myanmar.

Dia mengatakan bahwa untuk melihat solusi bagi konflik Myanmar, Rusia harus berhenti memasok peralatan militer ke junta.

"Salah satu cara yang dapat terjadi adalah jika junta tidak lagi dapat mengimpor senjata dan kami akan membuat langkah yang sangat besar ke arah itu jika Rusia berhenti memasok senjata ke Myanmar," katanya.

Chollet meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk tidak mengikutsertakan perwakilan politik dari penguasa militer Myanmar dalam setiap pertemuannya.

"Rezim ini perlu memahami sepenuhnya bahwa selama mereka terus melakukan kampanye brutal terhadap rakyatnya sendiri, mereka akan menanggung akibatnya - dan hal ini akan mencakup isolasi lebih lanjut dalam komunitas internasional,” tegasnya.

ASEAN saat ini melarang para pemimpin junta untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi, tetapi tidak menjatuhkan sanksi dan mengesampingkan pengusiran Myanmar dari blok regional yang beranggotakan 10 negara tersebut. (Z-8)