Parlemen Yordania telah memilih untuk merekomendasikan pengusiran duta besar Israel dari negara tersebut. Tindakan ini sebagai protes atas perilaku seorang menteri dalam pemerintahan sayap kanan Israel, memicu kontroversi pada awal pekan ini setelah ia menyangkal keberadaan rakyat Palestina.
Dalam sesi legislatif, Ketua DPR Ahmed al-Safadi meminta pemerintah untuk mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.
Smotrich menyatakan tidak ada orang Palestina, karena memang tidak ada Palestina. Dia berdiri di podium yang dihiasi dengan peta yang menunjukkan perluasan fiksi Israel yang meliputi seluruh wilayah Palestina dan Yordania yang tengah diduduki.
Baca juga: Indonesia Kecam Israel yang Tak Akui Palestina dan Caplok Wilayah Yordania
Insiden ini menimbulkan reaksi keras dan duta besar Israel di Amman sehingga dipanggil oleh kementerian luar negeri Yordania untuk menyampaikan keberatannya. Pemerintah Mesir dan Uni Emirat Arab juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kata-kata dan tindakan Smotrich.
Pada hari Senin, para pejabat Yordania mengatakan bahwa penasihat keamanan nasional Israel telah mengatakan kepada mereka bahwa Israel menghormati kedaulatan dan integritas teritorial tetangganya.
Baca juga: AS Kecam Pernyataan Menteri Israel bahwa tidak Ada Bangsa Palestina
Parlemen Yordania mengatakan bahwa mereka bersatu dalam menolak komentar Smotrich, dan menyebut tindakannya sebagai cerminan arogansi Israel.
Dalam tanggapannya kepada para anggota parlemen, Wakil Perdana Menteri Yordania, Tawfiq Krishan, mengatakan bahwa dampak dari insiden tersebut telah menyatukan warga Yordania.
"Peta Yordania hanya digambar oleh warga Yordania," kata Krishan, dilansir dari Aljazeera, Rabu, (22/3).
Israel dan Yordania menandatangani perjanjian damai pada tahun 1994, setelah berperang satu sama lain pada tahun 1948 dan 1967. Banyak warga Yordania yang berasal dari Palestina, keturunan orang Palestina yang diusir dari rumah mereka oleh Israel.
(Z-9)
