Majelis Nasional Vietnam menetapkan secara resmi Vo Van Thuong sebagai presiden baru, pada Kamis (2/3). Ia pun segera berjanji untuk menindak para koruptor sesuai janji kampanyenya.
Penunjukan Vo Van Thuong terjadi selama periode pergolakan politik di Vietnam, di mana gerakan anti-korupsi dan pertempuran antarfaksi di Partai Komunis yang sangat kuat, telah menyebabkan beberapa menteri dipecat.
Anggota Majelis Nasional memilih Thuong, 52, sebagai calon tunggal untuk masa jabatan hingga 2026, menyusul pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc pada Januari. Menurut media pemerintah Thuong memperoleh 487 dari 488 suara di majelis nasional.
Dalam pernyataan pertamanya sebagai presiden, Thuong mengatakan akan bertekad untuk memerangi korupsi di negaranya.
Vietnam yang otoriter dijalankan oleh partai komunis, yang secara resmi dipimpin oleh sekretaris jenderal, presiden, dan perdana menteri.
Thuong terlihat dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong, orang paling berkuasa di partai dan arsitek gerakan antikorupsi. Kampanye tersebut telah menyebabkan penangkapan puluhan pejabat, dengan banyak tuduhan korupsi terkait kesepakatan yang dilakukan sebagai bagian dari respons pandemi Covid-19 di Vietnam.
Partai Komunis Vietnam memutuskan pada bulan Januari bahwa Phuc bertanggung jawab atas kesalahan para menteri senior di bawahnya selama masa jabatannya sebagai perdana menteri 2016-2021, sebelum dia menjadi presiden.
Thuong sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Central Steering Committee on Prevention and Control of Corruption and Negative Phenomena sejak 2021. Dia juga kepala departemen propaganda pusat partai, sebuah posisi yang memiliki kekuasaan yang kuat atas kebebasan berbicara dan pers di negara komunis itu.
Jonathan London, seorang pakar Vietnam kontemporer mencatat penunjukan Thuong akan memperkuat misi Nguyen Phu Trong dalam kampanye berkelanjutannya untuk membentuk masa depan partai yang bebas korupsi.
Dia mengatakan penunjukan itu bisa membuatnya berpeluang menggantikanTrong pada atau sebelum kongres berikutnya, tetapi tidak jelas apakah dia memiliki dukungan yang cukup kuat. (AFP/M-3)
