Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Majelis Nasional Vietnam menetapkan secara resmi Vo Van Thuong sebagai presiden baru, pada Kamis (2/3). Ia pun segera berjanji untuk menindak para koruptor sesuai janji kampanyenya.
Penunjukan Vo Van Thuong terjadi selama periode pergolakan politik di Vietnam, di mana gerakan anti-korupsi dan pertempuran antarfaksi di Partai Komunis yang sangat kuat, telah menyebabkan beberapa menteri dipecat.
Anggota Majelis Nasional memilih Thuong, 52, sebagai calon tunggal untuk masa jabatan hingga 2026, menyusul pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc pada Januari. Menurut media pemerintah Thuong memperoleh 487 dari 488 suara di majelis nasional.
Dalam pernyataan pertamanya sebagai presiden, Thuong mengatakan akan bertekad untuk memerangi korupsi di negaranya.
Vietnam yang otoriter dijalankan oleh partai komunis, yang secara resmi dipimpin oleh sekretaris jenderal, presiden, dan perdana menteri.
Thuong terlihat dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong, orang paling berkuasa di partai dan arsitek gerakan antikorupsi. Kampanye tersebut telah menyebabkan penangkapan puluhan pejabat, dengan banyak tuduhan korupsi terkait kesepakatan yang dilakukan sebagai bagian dari respons pandemi Covid-19 di Vietnam.
Partai Komunis Vietnam memutuskan pada bulan Januari bahwa Phuc bertanggung jawab atas kesalahan para menteri senior di bawahnya selama masa jabatannya sebagai perdana menteri 2016-2021, sebelum dia menjadi presiden.
Thuong sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Central Steering Committee on Prevention and Control of Corruption and Negative Phenomena sejak 2021. Dia juga kepala departemen propaganda pusat partai, sebuah posisi yang memiliki kekuasaan yang kuat atas kebebasan berbicara dan pers di negara komunis itu.
Jonathan London, seorang pakar Vietnam kontemporer mencatat penunjukan Thuong akan memperkuat misi Nguyen Phu Trong dalam kampanye berkelanjutannya untuk membentuk masa depan partai yang bebas korupsi.
Dia mengatakan penunjukan itu bisa membuatnya berpeluang menggantikanTrong pada atau sebelum kongres berikutnya, tetapi tidak jelas apakah dia memiliki dukungan yang cukup kuat. (AFP/M-3)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Dewan Perdamaian Trump
Menhan Pakistan Khawaja Asif sebut AS standar ganda: Harusnya tangkap PM Israel Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan, bukan culik Presiden Venezuela Maduro.
Presiden Prabowo Subianto sukses memperkuat diplomasi ekonomi global lewat kunjungan beruntun Presiden Brasil dan Afrika Selatan.
Penunjukan menteri yang merupakan sosok dekat secara personal dengan Presiden Prabowo bisa membawa kelebihan, namun juga mengandung risiko.
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
KEMENTERIAN Pertahanan merespons bergabungnya Indonesia dalam organisasi antarpemerintah BRICS. Politik luar negeri yang dianut Indonesia dinilai bebas aktif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved