Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah memecat Ketua Partai Konservatif Nadhim Zahawi karena tidak transparan dalam pelaporan pajak. Skandal itu terjadi saat Nadhim menjabat Menteri Keuangan Inggris.
“Menyusul selesainya investigasi penasihat independen temuan yang dia bagikan kepada kami berdua jelas bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap kode etik menteri,” kata Sunak dalam surat kepada Zahawi pada Minggu (29/1).
Akibatnya, kata dia, pihaknya telah memberi tahunya tentang keputusan pemecatannya. Penasihat etika independen Laurie Magnus menemukan bahwa Zahawi telah menyesatkan publik soal laporan pajaknya pada Juli.
Zahawi tidak memperbaiki catatan tersebut sampai minggu lalu, ketika dia mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang. “Saya menilai keterlambatan mengoreksi pernyataan publik yang tidak benar ini tidak sesuai dengan syarat keterbukaan,” kata Magnus dalam surat kepada Sunak.
Dia menambahkan bahwa Zahawi telah menunjukkan tidak jujur, terbuka, dan menjadi pemimpin teladan melalui dengan kebohongannya itu."Perilaku Zahawi sebagai Menteri telah jatuh di bawah standar tinggi yang diharapkan Anda (Sunak) sebagai Perdana Menteri,” katanya.
Zahawi pada 2000 mendirikan firma jajak pendapat YouGov. Kala itu dia mengatakan ayahnya telah mengambil saham perusahaan itu sebagai bentuk dukung kepadanya.
Namun, kantor pajak Inggris mengungkapkan bahwa jumlah saham yang dibeli ayahnya itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Zahawi mengaku telah membayar denda untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kantor pajak.
Zahawi dilaporkan menyerahkan denda atas keterlambatan pembayaran senilai Rp.92 miliar. Akibat skandal ini, publik meminta Sunak dan pemerintahnya memecat Zahawi.
Oposisi Partai Buruh mengatakan Sunak seharusnya memecat Zahawi segera ketika tuduhan itu muncul di laporan surat kabar bulan ini. "Skandal itu menggarisbawahi bahwa Sunak adalah perdana menteri yang lemah," kata Anggota Parlemen Senior Partai Buruh Bridget Phillipson kepada Sky News.
Sunak juga menghadapi isu serupa terkait istrinya yang berkebangsaan India Akshata Murty selama bertahun-tahun menikmati status non-domisili. Status itu melindunginya dari membayar pajak Inggris atas pendapatan luar negerinya dari grup bisnis Infosys keluarganya. (Aljazeera/OL-12)
