Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
DALANG penipuan penerimaan masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS) yang membuat aktris Lori Loughlin dan Felicity Huffman menjalani hukuman penjara dan dijatuhi 3,5 tahun hukuman penjara pada hari Rabu, (4/1)
Dalam penipuan William "Rick" Singer menyuap para pelatih dan administrator universitas untuk memasukkan anak-anak yang sudah memiliki hak istimewa dari kliennya yang kaya ke universitas-universitas Amerika yang bergengsi.
Singer membawa pulang sekitar US$25 juta dan membayar US$7 juta sebagai suap selama skema selama satu dekade.
Dia mengaku bersalah pada 2019 dan bekerja sama dengan otoritas federal dalam penyelidikan mereka yang dijuluki "Operation Varsity Blues".
Lebih dari 50 orang tua, pelatih, dan rekan Singer akhirnya dihukum.
Loughlin, terkenal karena memerankan 'Bibi Becky' di komedi situasi yang tereknal di era tahun 1980-an-90-an "Full House” dan suaminya dijatuhi hukuman penjara dua bulan pada Agustus 2020.
Baca juga: Terlibat 'Money Laundering', Eks Mendagri Bolivia Divonis 5 Tahun 10 Bulan
Mereka mengaku membayar US$500 ribu untuk mendapatkan tiket masuk untuk dua putri mereka di University of Southern California sebagai rekrutan tim kru, yakni olahraga yang belum pernah dilatih sebelumnya.
Pada Oktober 2019, Huffman dari ketenaran "Desperate Housewives" dibebaskan dari penjara setelah menjalani 11 hari dari hukuman dua minggu di fasilitas California dengan keamanan rendah karena perannya dalam penipuan.
Dia telah mengakui selama hadir di pengadilan yang penuh air mata dengan membayar US$15.000 untuk meningkatkan nilai ujian masuk perguruan tinggi SAT putrinya.
Jaksa menuntut hukuman enam tahun untuk Singer, sementara pengacara meminta kurungan rumah karena kerja samanya dalam penyelidikan.
Hakim di pengadilan federal Boston memvonis 42 bulan penjara.
Dalam pengajuan pengadilan pra-hukuman tertanggal November, Singer mengatakan dia bangun setiap hari dengan perasaan malu, menyesal, dan menyesal, sejak penegak hukum memberi tahu dirinya pada September 2018 bahwa mereka telah mengetahui penipuannya.
Dia menambahkan bahwa dia telah kehilangan segalanya dan sekarang tinggal di taman trailer sederhana untuk manula.
"Saya sangat menyesal atas rasa sakit yang saya sebabkan kepada para siswa dan keluarga mereka, serta universitas dan lembaga penguji, yang terkena dampak negatif dari kesalahan saya," tulisnya. (AFP/Fer/OL-09)
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memberikan respons terhadap hasil sidang pengadilan yang menyatakan bahwa kebijakan tarif merupakan suatu hal yang ilegal.
AS menolak dan mencabut visa sejumlah pejabat PLO serta Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
SEJUMLAH negara miskin sepakat menerima deportasi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump yang memperketat aturan terhadap migran ilegal.
PARA pakar hak asasi manusia PBB menyuarakan kekhawatiran, kemarin, atas laporan penghilangan paksa warga Palestina yang kelaparan mencari makanan di lokasi distribusi oleh GHF.
AS akan mengakhiri aturan bebas bea masuk untuk paket kecil senilai hingga US$800 mulai Jumat (29/8).
AS setujui penjualan 3.350 rudal ERAM ke Ukraina dengan nilai US$825 juta.
Klaster makelar kasus, yakni Zarof Ricar dan Ronny Bara Pratama, putra Zarof Ricar. Keempat, klaster aparat penegak hukum yang diduga melakukan perintangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved