Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Sedikitnya tujuh orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat terjatuh ke dalam parit ketika terjadi insiden desak-desakan selama rapat akbar sebuah partai politik di India selatan, menurut pejabat dan media setempat, Rabu (28/12).
Rapat akbar tersebut digelar di Distrik Nellore, Negara Bagian Andhra Pradesh, India selatan oleh partai oposisi Telugu Desam (TDP). Mantan kepala menteri setempat sekaligus Ketua TDP, Nara Chandrababu Naidu, dijadwalkan berorasi di hadapan pendukungnya pada acara tersebut.
Sementara itu, Partai Kongres Yuvajana Sramika Rythu yang berkuasa di negara bagian tersebut mengatakan di Twiitter bahwa "tujuh orang tewas setelah secara tidak sengaja jatuh ke dalam parit akibat terinjak-injak" dalam acara itu.
Polisi setempat via telepon mengonfirmasi kepada Kantor Berita Anadolu bahwa tujuh orang meninggal dalam insiden tersebut dan sejumlah lainnya dibawa ke rumah sakit.
Harian berbahasa Inggris The Indian Express melaporkan bahwa ketika mantan kepala menteri itu tiba, "terjadi desak-desakan dan saling dorong di antara ribuan kader dan pendukung TDP yang hadir dalam pertemuan besar tersebut."
"Sejumlah orang melompat ke saluran drainase di dekatnya untuk menghindari desak-desakan, tetapi karena banyak orang melakukan hal yang sama, sedikitnya tujuh orang tewas," tulis laporan tersebut.
TDP mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi bagi keluarga korban tewas. (Ant/OL-12)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved