Kamis 24 November 2022, 15:23 WIB

Sejumlah Kontroversi Warnai Perjalanan Karir Anwar Ibrahim

Cahya Mulyana | Internasional
Sejumlah Kontroversi Warnai Perjalanan Karir Anwar Ibrahim

ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini
Anwar Ibrahim

 

ANWAR Ibrahim telah ditunjuk sebagai perdana menteri (PM) ke-10 Malaysia. Ia sempat menduduki jabatan itu pada 1993 hingga 1998 atau sebelum dipecat dan dipenjara.

Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang ia pimpin memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan akhir pekan lalu. Namun PH gagal memperoleh suara terbanyak untuk membentuk pemerintahan baru.

PH dan koalisi lain yakni Perikatan Nasional (PN) di bawah pimpin mantan PM Muhyiddin Yassin, yang memiliki jumlah kursi tertinggi kedua, sempat memulai negosiasi untuk membentuk pemerintahan baru. Namun negosiasi berlalu tanpa kesepakatan.

Demikian pula dengan koalisi terbesar ketiga, Barisan Nasional (BN). Ketiga koalisi besar itu tidak dapat bersatu meskipun telah beberapa kali berdialog.

Karena seluruh partai dalam tiga wadah koalisi itu tidak mampu membuat kesepakatan, Raja Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah berbekal kesepakatan para pemimpin negara-negara bagian menujuk Anwar Ibrahim sebagai PM.

Raja Abdullah sempat meminta pandangan Anwar dan Muhyiddin serta anggota parlemen yang baru terpilih tentang sosok yang tepat memimpin pemerintahan baru. Tetapi pertemuan itu pun nihil memunculkan kesepakatan politik.

Raja Abdullah kemudian meminta masukan seluruh sultan negara-negara bagian Malaysia dan akhirnya menyepakati penunjukan Anwar Ibrahim sebagai PM ke-10 pada Kamis (24/11).

Baca juga: Anwar Ibrahim Akan Pimpin Malaysia

"Tidak ada pemenang mutlak dan tidak ada pecundang mutlak," kata Raja Abdullah dalam pernyataannya.

Ia juga mendesak semua politisi untuk bekerja sama demi kepentingan Malaysia. Raja Abdullah mengatakan Anwar (75) akan dilantik dalam sebuah upacara kenegaraan di istana kerajaan Malaysia pada Kamis (24/11), pukul 17.00 waktu setempat.

Tuduhan sodomi

Anwar memulai karir politiknya sebagai aktivis mahasiswa kemudian mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia, yang dikenal dengan akronim Melayu ABIM, pada 1971.

Lewat wadah itu, Anwar fokus menyoroti isu kemiskinan pedesaan dan penyebab sosial-ekonomi lainnya. Kritikannya menarik perhatian Perdana Menteri kala itu yakni Mahathir Mohamad sehingga mengajak Anwar bergabung ke dalam Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang kini menjadi partai yang mendominasi koalisi BN.

BN telah berkuasa di Malaysia sejak meraih kemerdekaan pada 1957. Karir politik Anwar naik dengan cepat hingga mencapai jabatan Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri.

Dia juga memiliki citra sebagai politisi yang karismatik, ambisius, dan berpikiran reformasi. Tetapi ketika krisis keuangan Asia pada 1988, Mahathir melawan Anwar yang telah dipilihnya sebagai penggantinya.

Pada September 1998, Anwar dipecat dan dituduh melakukan korupsi dan sodomi. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur mendesak Anwar menanggalkan jabatannya.

Kala itu, Anwar menuduh isu tersebut bermuatan politik namun dirinya tetap ditangkap dan diproses hukum. Setelah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman, Anwar dibebaskan pada 2004.

Setelah itu Anwar menghadapi tuduhan serupa yakni sodomi yang dilaporkan asistennya. Dia pun kembali mendekam di penjara selama 10 tahun hingga akhirnya diampuni dan dibebaskan pada 2018.

Anwar kembali ke kancah politik dalam barisan Mahathir di bawah panji PH dan dalam upaya untuk memastikan BN terjungkal lewat isu skandal miliaran dolar di dana negara 1MDB. Saat PH menang, Mahathir mengkhianati dengan tidak memberikan tampuk kekuasan kepada Anwar.

Akibat perseteruan Anwar dan Mahatir membuat pemerintahan PH runtuh yang ditandai dengan mundurnya Mahatir dari kursi PM. Kini, Anwar mendapatkan jalan yang mulus untuk meraih kembali kursi PM yang sudah lama dinantikannya.

Dalam menghadapi kemungkinan perlambatan ekonomi, Anwar mengatakan kepada para pendukungnya bahwa era pemerintahnya akan diisi dengan kabinet yang sederhana. Tapi agenda politik Anwar dapat dijegal dengan mudah oleh oposisi khusunya BN.

Malaysia merupakan negara multi-etnis, multi-agama. Janji-jani politik Anwar tidak memiliki landasan kuat termasuk konstitusi. Menurut Pakar Politik Dan Profesor di Universitas Sunway Malaysia Wong Chin Huat, Anwar perlu memperbaiki stabilitas politik untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi.

“Dia harus menjadi PM untuk 100% warga Malaysia, bukan hanya 38% pemilih PH dan 22% pemilih BN,” jelas Wong.

Ia menilai Anwar perlu meyakinkan 30% pemilih yang mendukung PN bahwa suara mereka akan didengar. Hasil pemilihan umum ke-15 menunjukan PH mendapatkan 5,81 juta suara, PN 4,67 juta dan BN 3,43 juta. (Aljazeera/OL-4)

Baca Juga

NICOLAS ASFOURI / AFP

Tiongkok Longgarkan Pembatasan dalam Pergeseran Kebijakan Covid-19

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 04 Desember 2022, 18:30 WIB
Penduduk tidak perlu lagi menunjukkan bahwa mereka telah dites negatif untuk tes Covid untuk memasuki kereta bawah tanah, bus, dan...
AFP

Iran Sebut Lebih dari 200 Orang Tewas dalam Pertarungan yang Berlanjut

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 04 Desember 2022, 15:00 WIB
Dewan keamanan negara dari kementerian dalam negeri Iran memberikan korban tewas pertama yang dikatakan sebagai akibat dari...
AFP/Joe Raedle

Intelijen AS Perkirakan Laju Perang Ukraina Lebih Lambat dan Terus Berlanjut

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 04 Desember 2022, 14:25 WIB
Meskipun serangan melumpuhkan Moskow pada jaringan listrik Ukraina, kata seorang pejabat intelijen senior...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya