Para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara anggota ASEAN membahas proses perdamaian Myanmar yang dikuasai militer. Pertemuan ini tanpa kehadiran perwakilan Myanmar karena sanksi.
ASEAN melarang semua pejabat Myanmar mengikuti pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak tahun lalu. Kamboja yang saat ini menjadi Ketua ASEAN mengatakan, pertemuan itu bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi tentang bagaimana mendorong proses perdamaian menjelang pertemuan puncak blok itu bulan depan di Phonm Penh.
ASEAN memimpin upaya perdamaian internasional tetapi junta tidak berbuat banyak untuk menghormati komitmennya dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan kelompok itu tahun lalu.
Lima poin konsensus termasuk penghentian segera kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai, serta memberikan akses utusan ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan bagi ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Indonesia sedang berusaha untuk memperkuat konsensus lima poin sehingga lebih jelas apa yang diharapkan di setiap wilayah dan untuk memberikan mandat yang lebih kuat bagi utusan khusus tersebut. “Ada juga minat di antara beberapa anggota ASEAN untuk mencari negosiasi yang tenang dengan junta,” kata sumber.
ASEAN telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan anggota, tetapi beberapa negara telah menyerukan agar blok tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan terhadap junta.
Diplomat Amerika Serikat untuk Asia Timur, Daniel Kritenbrink, menyebut situasi di Myanmar tragis dan mengatakan menemukan cara untuk menghadapinya adalah prioritas utama.
Dia mengatakan pihaknya, yang telah menjatuhkan sanksi pada kepemimpinan militer, akan mengambil langkah tambahan untuk menekan rezim. Tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. (CNA/OL-12)
