PEJABAT Arab Saudi meluncurkan penyelidikan setelah rekaman beredar di media sosial yang menunjukkan pasukan keamanan memukuli gadis-gadis di panti asuhan. Pemerintah provinsi selatan Asir mengatakan dalam pernyataan Rabu (31/8) pagi bahwa pihaknya akan membentuk komite untuk menyelidiki insiden itu tanpa memberikan rincian.
Klip video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan polisi berseragam dan petugas berpakaian preman melakukan sesuatu yang tampak seperti penggerebekan panti asuhan di kota Khamis Mushait. Petugas menyeret seorang gadis di tanah sebelum memborgolnya dan memukulinya dengan ikat pinggang.
Gadis lain diborgol di kakinya sebelum dicambuk. Klip itu di-posting di Twitter pada Selasa (30/8) malam dan telah dilihat hampir satu juta kali pada Rabu sore.
Unggahan asli berasal dari pengguna Twitter yang mengaku tinggal di panti asuhan. Namun ini tidak dapat dikonfirmasi dan pesan yang dikirim oleh AFP ke akun tersebut pada Rabu tidak dijawab.
Panti Asuhan di Arab Saudi diawasi oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial. Pejabat Saudi tidak segera menanggapi permintaan informasi tambahan tentang insiden tersebut. AFP tidak dapat memverifikasi video secara independen.
Baca juga: Saudi Sita 700 Juta Pil Narkotika lewat Impor Buah Libanon
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan, telah mendapatkan beberapa pujian karena memperluas hak-hak perempuan, terutama dengan memungkinkan perempuan untuk mengemudi dan melonggarkan hukum yang disebut aturan perwalian.
Reformasi semacam itu, bagaimanapun, telah disertai dengan tindakan keras terhadap aktivis hak-hak perempuan, bagian dari kampanye yang lebih luas melawan perbedaan pendapat. Partai Majelis Nasional, partai oposisi Saudi yang terdiri dari para pembangkang yang diasingkan di Inggris, AS, dan tempat lain, pada Rabu bergabung dengan protes online atas klip tersebut.
Partai itu mengatakan di Twitter bahwa pihaknya mengutuk serangan ganas itu dan menyerukan penyelidikan. Partai itu mengatakan, "Menuntut perlindungan anak perempuan di tempat penampungan dan panti asuhan agar mereka dapat menggunakan hak-hak dasar mereka." (AFP/OL-14)
