Antisipasi Rusia dan Tiongkok, Jepang Naikan Anggaran Belanja Pertahanan

KEMENTERIAN Pertahanan Jepang meminta kenaikan anggaran US$40 miliar dengan dalih untuk meningkatkan kesiapan dalam mengantisipasi ancaman Rusia dan Tiongkok. Alasan lain, gangguan keamanan dari perang di Ukraina.

"Masyarakat internasional menghadapi masa tantangan terberat sejak Perang Dunia II. Tatanan yang ada menghadapi tantangan serius, saat dunia memasuki era krisis baru,” ungkap pernyataan kementerian tersebut.

Kebutuhan itu juga merujuk ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik dapat terjadi seperti di Eropa. Pemerintah Jepang pun harus mencari 5,59 triliun yen atau US$ 40 miliar untuk belanja pertahanan tahun keuangan 2023.

Angka itu lebih rendah dari tahun lalu 5,48 triliun yen. Namun, diperkirakan realisasi anggaran pertahanan Jepang 2023 akan jauh lebih tinggi dari perencanaan.

Pejabat pertahanan menolak untuk berspekulasi tentang angka pastinya. Tetapi anggota nasionalis partai berkuasa Kishida menginginkan belanja pertahanan mencapai 2% dari PDB dalam waktu lima tahun atau sekitar 10 triliun yen (US$72 miliar).

Itu bisa membuat Jepang menjadi pembelanja militer terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok, menyaingi India dan melampaui Inggris dan Rusia.

Anggaran pertahanan secara tradisional berkisar sekitar 1% dari PDB. Mantan Mayor Jenderal Angkatan Darat Jepang yang sekarang mengajar kebijakan pertahanan di Universitas Nihon, Nozomu Yoshitomi, mengatakan anggaran itu harus ditingkatkan.

Menurut dia sangat wajar untuk Jepang meningkatkan anggaran pertahanannya. "Karena Jepang adalah negara yang rentan sekarang, secara langsung terkena Tiongkok yang kuat," katanya.

Seorang profesor di Institut Teknologi Kanazawa dan pensiunan Wakil Laksamana di Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, Toshiyuki Ito, mengatakan sulit bagi pemerintah meningkatkan pengeluaran militer hingga 2% dari PDB.

"Sulit membayangkan itu akan langsung menjadi tambahan lima triliun yen," terangnya

Kishida belum menyampaikan janji untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Alasannya pendapatan pajak masih rendah, ditambah lagi banyak kebutuhan kementerian lain. (OL-8)