Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Kepolisian Nasional Jepang, Itaru Nakamura, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (25/8) ini. Tepatnya, setelah penyelidikan mengonfirmasi adanya kekurangan dalam rencana keamanan di balik kasus pembunuhan mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe.
"Ada kekurangan dalam rencana keamanan dan penilaian risiko yang menjadi dasarnya. Arahan dari komandan lapangan tidak cukup," jelas Itaru Nakamura kepada wartawan.
Baca juga: Buntut Insiden Abe, PM Jepang Larang Menterinya Terlibat Gereja Unifikasi
Menurutnya, akar masalah ini terletak pada keterbatasan sistem yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di mana kepolisian setempat bertanggung jawab penuh untuk memberikan keamanan. Nakamura mengatakan dirinya siap bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan mundur dari jabatannya.
"Kami telah memutuskan untuk menggoyahkan personel kami dan memulai kembali tugas keamanan kami. Itu lah mengapa saya mengajukan pengunduran diri kepada Komisi Keamanan Publik Nasional hari ini," imbuhnya.
Shinzo Abe sebelumnya ditembak di jalur kampanye pada 8 Juli lalu di wilayah Nara, Jepang. Nahas, nyawa Abe tidak tertolong. Adapun pembunuhnya langsung ditahan di tempat kejadian. Serta, diyakini telah menargetkan Abe, karena diduga terkait dengan Gereja Unifikasi.
Baca juga: Senjata Rakitan Milik Pembunuh Shinzo Abe Mematikan
Abe merupakan politisi paling terkenal di Jepang, sekaligus menjabat sebagai PM Jepang terlama. Namun, keamanan relatif ringan saat dirinya menyampaikan pidato singkat di sebuah jalan di wilayah barat. Kepolisian setempat pun mengakui lemahnya upaya keamanan kala itu.
Pejabat pemerintahan Jepang, termasuk PM Jepang saat ini, Fumio Kishida, telah mengakui kelemahan keamanan di sekitar penampilan Abe. Pria yang diduga membunuh Abe, Tetsuya Yamagami, dilaporkan menjalani evaluasi psikiatri untuk menentukan keadaan pikirannya pada saat pembunuhan.(CNA/OL-11)
Rizki merupakan tenaga medis pertama yang melakukan pemeriksaan awal terhadap Lula Lahfah (26) di unit apartemen kawasan Dharmawangsa.
Ia menyebutkan pihaknya akan mendalami beberapa hal termasuk kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.
Dalam gelar perkara itu, hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita saat peristiwa dilakukan persesuaian.
Berdasarkan data Riskesdas 2018, diperkirakan setidaknya sebanyak 4,2 juta orang di Indonesia memiliki penyakit jantung.
Seorang pria yang identitasnya belum diketahui ditemukan tewas tergantung dengan kondisi mata dan mulut ditutup lakban.
KASUS kematian yang disebabkan demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia per 18 Maret 2024 mencapai 316 kasus. Angka tersebut diprediksi masih akan bertambah.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved