Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 100.000 orang sekarang terdaftar sebagai orang hilang di Meksiko. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) pun menyerukan tindakan segera untuk mengatasi penghilangan paksa yang meroket selama bertahun-tahun kekerasan terkait narkoba.
Daftar Nasional Orang Hilang, yang telah melacak orang hilang sejak 1964, mengatakan bahwa hingga Senin keberadaan 100.012 orang tidak diketahui. Sekitar 75% adalah laki-laki.
Gerakan untuk Orang Hilang memperingatkan bahwa angka itu tentu saja jauh di bawah jumlah kasus yang sebenarnya. Mereka pun menyerukan pemerintah untuk menangani krisis secara komprehensif dan segera.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan penghilangan itu mewakili tragedi kemanusiaan dengan proporsi yang sangat besar.
Komite PBB untuk Penghilangan Paksa dan Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Disengaja menggambarkan situasinya sebagai hal yang memilukan.
Baca juga: Sempat Hilang, Junalis Meksiko Ditemukan Tewas Terbungkus Seprai
Komite PBB, yang terdiri dari para ahli independen, memperingatkan pada April 2022 bahwa Meksiko sedang menghadapi tren yang mengkhawatirkan dari peningkatan penghilangan paksa.
"Kelompok kejahatan terorganisir terutama bertanggung jawab atas penghilangan ini, dengan berbagai tingkat partisipasi, persetujuan atau kelalaian oleh pegawai negeri," katanya.
Laporan komite itu ditolak oleh Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengatakan pemerintahnya tidak akan mentolerir impunitas atau korupsi.
Frustrasi atas lambatnya kemajuan dalam penyelidikan resmi telah menyebabkan keluarga orang hilang, terutama para ibu, membentuk kelompok-kelompok yang mencari kuburan klandestin.
Krisis itu dipicu oleh sikap apatis negara, kata Cecilia Flores, pemimpin salah satu kelompok semacam itu di negara bagian Sonora di barat laut yang mencari putranya Alejandro dan Marco Antonio.
"Jika pihak berwenang melakukan pekerjaan mereka, tidak banyak yang akan hilang," katanya kepada AFP. (AFP/Nur/OL-09)
Israel mengatakan pihaknya tidak menargetkan tentara Libanon karena pertempuran mereka bukan dengan mereka, melainkan dengan Hizbullah.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tim pencari fakta PBB melaporkan kondisi memprihatinkan warga sipil Iran yang terjepit di antara serangan udara AS-Israel dan represi pemerintah yang kian sistematis.
Iran menyatakan empat diplomat mereka tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Israel ke sebuah hotel di Beirut, Libanon, pekan lalu.
Duta Besar Iran untuk PBB menuduh serangan udara AS dan Israel sengaja menargetkan area residensial. Ribuan bangunan hancur dan ancaman hujan asam mengintai.
Laporan terbaru PBB mengungkap keterlibatan langsung Vladimir Putin dalam deportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
Indonesia resmi memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Simak agenda strategis RI, mulai dari hak pangan anak hingga isu Palestina dan Ukraina.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved