ISRAEL melanjutkan rencana pembangunan 4.427 rumah bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang dijajah. Ini dikatakan suatu organisasi nonpemerintah Israel.
Komite perencanaan tinggi Administrasi Sipil memberikan persetujuan akhir untuk 2.791 unit dan pengesahan awal untuk 1.636 unit lain, kata Peace Now, organisasi yang memantau dengan cermat pembangunan permukiman Israel.
"Ini berita buruk bagi Israel dan memperdalam pendudukan. Ini membuatnya lebih sulit untuk mencapai perdamaian di masa depan," kata Hagit Ofran dari Peace Now.
Laporan ekspansi lebih lanjut datang di tengah ketegangan yang meningkat di Tepi Barat, satu hari setelah jurnalis veteran Al Jazeera Shireen Abu Aklehshe ditembak mati dalam serangan tentara Israel saat bentrokan di kamp pengungsi Jenin.
Amerika Serikat mengatakan sangat menentang pembangunan baru semacam itu di Tepi Barat. Israel merebut Tepi Barat dan Jerusalem timur dari Yordania pada 1967.
Baca juga: Penguasa Qatar Kunjungi Iran Bahas Nuklir sampai Piala Dunia
Sejak itu, hampir 700.000 orang Israel telah pindah ke permukiman yang dianggap ilegal oleh sebagian besar masyarakat internasional. Pekan lalu, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jalina Porter mengacu pada pertemuan perencanaan, Kamis, menekankan bahwa program Israel untuk memperluas permukiman sangat merusak prospek solusi dua negara.
Rencana perumahan tersebar di sebagian besar Tepi Barat yang dikenal sebagai Area C. Di area ini, Israel menjalankan kontrol militer dan perencanaan.
Ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat dan Jerusalem timur yang dianeksasi terus berlanjut di bawah setiap pemerintahan Israel sejak 1967. Namun, konstruksi dipercepat dalam beberapa tahun terakhir di bawah mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu, dengan ledakan signifikan selama pemerintahan AS mantan presiden Donald Trump, yang dituduh oleh warga Palestina sebagai bias pro-Israel yang mengerikan.
Baca juga: Tolak Penyelidikan Israel, Ribuan Warga Palestina Hormati Jurnalis yang Terbunuh
Perdana Menteri Naftali Bennett ialah mantan kepala kelompok lobi pemukim dan menentang kenegaraan Palestina. "Sangat mengecewakan bahwa pemerintah yang menjanjikan perubahan ini mengikuti kebijakan serupa dengan pemerintah Netanyahu," kata Ofran.
Menteri Dalam Negeri Ayelet Shaked, anggota partai Yamina sayap kanan Bennett, mengatakan berita Kamis itu merupakan, "Hari perayaan bagi gerakan pemukim." (AFP/OL-14)
