Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa sudah waktunya untuk meredakan ketegangan antara Rusia dan Barat terkait krisis Ukraina. Dia mengaku sangat khawatir dengan ancaman konflik.
"Sekarang waktunya untuk meredakan ketegangan dan mengurangi tindakan di lapangan," kata Guterres, yang sebelumnya berbicara dengan menteri luar negeri Rusia dan Ukraina dan menyatakan keprihatinan seriusnya atas situasi tersebut pada Senin (14/2).
Menyerukan diakhirinya retorika yang membara, Sekjen PBB mengatakan kepada wartawan bahwa dia sangat khawatir dengan meningkatnya ketegangan dan meningkatnya spekulasi tentang potensi konflik militer di Eropa.
"Kami sama sekali tidak dapat menerima bahkan kemungkinan konfrontasi yang membawa bencana seperti itu," tuturnya, bersikeras bahwa tidak ada alternatif selain diplomasi.
Baca juga: AS Relokasi Kedutaan di Ukraina dari Kyiv ke Lviv
Guterres meminta semua pihak untuk menghormati Piagam PBB dan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.
"Meninggalkan diplomasi untuk konfrontasi bukanlah langkah yang melampaui batas, itu adalah penyelaman di atas tebing," ujarnya.
Selama pembicaraan teleponnya, Guterres mengulangi pesannya kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dymtro Kuleba, bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan ke depan, menurut juru bicara Stephane Dujarric.
"Sekjen menyatakan kepada kedua menteri luar negeri keprihatinannya yang serius atas meningkatnya ketegangan di sekitar Ukraina," kata Dujarric kepada wartawan.
"Dia menyambut baik diskusi diplomatik yang sedang berlangsung untuk meredakan ketegangan itu dan sekali lagi menggarisbawahi fakta bahwa tidak ada alternatif selain diplomasi,” tambahnya.
Dujarric mengatakan Guterres tetap yakin bahwa Rusia tidak akan menyerang Ukraina, sebuah posisi yang dia ungkapkan dalam konferensi pers bulan lalu.
"Saya tidak percaya pendapatnya telah berubah dengan cara apa pun," kata juru bicara itu selama pengarahan hariannya di markas besar PBB di New York.
PBB memiliki sekitar 1.660 staf di Ukraina termasuk 1.440 orang Ukraina dan 220 orang asing. "Tidak ada rencana untuk evakuasi atau relokasi staf PBB dari Ukraina,” ungkap Dujarric.
Dewan Keamanan PBB pada Kamis (17/2) akan mengadakan pertemuan tahunan tentang Ukraina dan perjanjian Minsk, yang berusaha untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas timur Ukraina. (Aiw/France24/OL-09)
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan penyelidikan independen atas insiden penembakan warga Palestina saat antre bantuan di Gaza. Israel membantah terlibat.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan yang mendalam atas serangan rudal India terhadap Pakistan.
Paus Fransiskus adalah suara untuk perdamaian, martabat manusia, dan keadilan sosial.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan risiko "pembersihan etnis," sementara Jerman, Brasil, Tiongkok, dan negara-negara Timur Tengah menolak keras rencana itu.
Peperangan mengakibatkan rasa sakit yang parah, penderitaan, dan memaksa orang-orang mengungsi.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved