Kepala Pentagon Bersama Pejabat Jepang dan Korsel Bahas Ancaman Korut 

MENTERI Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin berbicara dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Jepang tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara setelah peluncuran rudal oleh Pyongyang.

Ketegangan internasional telah meningkat atas serangkaian uji coba rudal balistik Korea Utara, tindakan yang telah lama dilarang Dewan Keamanan PBB.

Pada Januari 2022 adalah bulan di mana Korea Utara mencatatkan rekor uji coba, dengan setidaknya tujuh peluncuran, termasuk rudal hipersonik tipe baru yang mampu bermanuver dengan kecepatan tinggi.

“Para pemimpin menekankan bahwa peluncuran rudal balistik DPRK mengganggu stabilitas keamanan regional dan jelas melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata juru bicara Pentagon John Kirby dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/2).

Baca juga: Korea Utara Siap Gelar Parade Militer dalam Waktu Dekat

Menhan Korea Selatan Suh Wook mengatakan peluncuran itu menimbulkan ancaman langsung dan serius, serta berjanji untuk meningkatkan kemampuan respons berdasarkan aliansi AS.

Ketiga menteri sepakat untuk mengadakan pertemuan langsung dalam waktu dekat, kata kantornya dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan tanggalnya.

Pada Selasa (8/2) lalu, Korea Utara sempat membual bahwa pihaknya adalah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki senjata nuklir dan rudal canggih dan satu-satunya yang menentang AS, mengguncang dunia dengan uji coba rudal.

Kutipan dari laporan rahasia PBB mengatakan bahwa Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama setahun terakhir dan serangan dunia maya terhadap pertukaran mata uang kripto merupakan sumber pendapatan penting bagi Pyongyang.

Secara terpisah, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir atau rudal jarak jauh Korea Utara akan langsung mengirim semenanjung itu kembali ke dalam krisis, menyerukan langkah-langkah untuk mencegah hal itu terjadi.

Rekor bulan uji coba rudal Korea Utara pada Januari menyoroti kegagalan upaya Moon untuk merekayasa terobosan saat masa jabatannya berakhir pada Mei 2022.

Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menyarankan uji coba nuklir baru atau peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk pertama kalinya sejak 2017.

“Jika serangkaian peluncuran rudal Korea Utara sejauh menghapus moratorium uji coba rudal jarak jauh, semenanjung Korea dapat langsung jatuh kembali ke keadaan krisis yang kita hadapi lima tahun lalu,” kata Moon dalam wawancara tertulis dengan media di Seoul dijadwalkan untuk publikasi pada Kamis (10/2).

“Mencegah krisis semacam itu melalui dialog dan diplomasi yang gigih akan menjadi tugas yang harus dipenuhi oleh para pemimpin politik di negara-negara yang bersangkutan bersama-sama,” imbuhnya.

Moon mengakui bahwa tidak mungkin pertemuan puncak menit terakhir dengan Kim atau adopsi proposalnya untuk deklarasi yang mengakhiri Perang Korea 1950-1953 akan terjadi sebelum dia meninggalkan kantor.

Namun, dia mengatakan AS dan Korea Selatan telah menyetujui teks deklarasi, dan bahwa pertemuan puncak antara Kim dan Presiden AS Joe Biden hanya masalah waktu jika semua pihak ingin menghindari krisis.

“Karena dialog adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, pertemuan antara Presiden Biden dan Pemimpin Kim diharapkan terjadi pada akhirnya,” katanya.

Moon telah mendorong diakhirinya Perang Korea secara resmi untuk menggantikan gencatan senjata yang menghentikan pertempuran tetapi membiarkannya dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin AS secara teknis masih berperang.

“Saya setidaknya ingin membuat kondisi matang untuk deklarasi akhir perang dan meneruskannya ke pemerintahan berikutnya,” tuturnya.

Moon mengatakan pencapaiannya yang paling berharga adalah membantu mengalihkan arah ke arah dialog dan diplomasi daripada konfrontasi militer.

Penyesalan terbesar dari masa jabatannya, menurut Moon bagaimanapun, adalah kegagalan KTT AS-Korea Utara di Hanoi.

Saat itu, Kim dan Presiden AS saat itu Donald Trump pergi tanpa kesepakatan untuk mengurangi senjata nuklir atau rudal Korea Utara sebagai imbalan. untuk meringankan sanksi internasional.

“Sangat disesalkan bahwa KTT berakhir dengan 'tidak ada kesepakatan' ketika kelanjutan dialog setidaknya harus dipastikan," katanya.

 Alasannya bahwa kesepakatan yang lebih kecil dan bertahap masih harus dilakukan ketika menjadi jelas bahwa perjanjian besar kesepakatan berada di luar jangkauan.

“Sekarang, jika mereka belajar dari pengalaman itu dan menyatukan kepala mereka untuk membahas langkah-langkah realistis yang dapat diterima bersama, saya percaya akan ada banyak peluang untuk menemukan solusi,” tambahnya.

Pemerintahan Biden mengatakan pihaknya bersedia untuk bertemu dengan Korea Utara kapan saja tanpa prasyarat.

Akan tetapi Pyongyang mengatakan tidak akan melanjutkan negosiasi kecuali Washington dan Seoul membatalkan kebijakan bermusuhan seperti latihan militer, sanksi, dan penumpukan senjata.

Meskipun pembicaraan terhenti dan ketegangan meningkat, Moon mengatakan komunikasi yang diperlukan dengan Kim terus berlanjut,.

Dia tidak berpikir Biden telah kembali ke kebijakan kesabaran strategis pemerintahan Obama karena dia terus melakukan upaya praktis untuk melanjutkan dialog.

"Kami tidak bisa melepaskan tugas ini," kata Moon. (Aiw/Straitstimes/OL-09)