DPR Desak Pemerintah Joe Biden Selidiki Tewasnya Lansia AS-Palestina

PEMERINTAH Amerika Serikat mengatakan, Selasa (1/2) bahwa mereka tetap prihatin atas kematian seorang pria Amerika Palestina yang diseret tentara Israel dari mobil, diikat, dan ditutup matanya setelah menghentikannya di pos pemeriksaan, bulan lalu. Omar Assad, 78, telah tinggal di AS sebagai warga negara selama empat dekade dan masih memiliki keluarga di Amerika sebelum kembali untuk pensiun di desa asalnya di Tepi Barat yang diduduki. 

Bahkan setelah Israel mengumumkan bahwa tentaranya akan ditegur, Departemen Luar Negeri AS tetap khawatir atas insiden tersebut. "Kami terus sangat prihatin dengan keadaan kematian Tuan Omar Assad, seorang warga negara AS yang ditemukan tewas pada 12 Januari 2022, setelah tentara Israel menahannya di Tepi Barat," kata juru bicara departemen Ned Price dalam suatu pernyataan sebagaimana dilansir Huffpost.

"Amerika Serikat mengharapkan penyelidikan kriminal menyeluruh dan pertanggungjawaban penuh dalam kasus ini. Kami menyambut baik menerima informasi tambahan tentang upaya ini sesegera mungkin," tambahnya. "Kami terus mendiskusikan insiden yang meresahkan ini dengan pemerintah Israel."

Pada Selasa, Angkatan Pertahanan Israel merilis pernyataan tentang penyelesaian penyelidikan internal atas peran militer dalam kematian Assad. Tentara telah menghentikan mobil Assad di sebuah pos pemeriksaan di Jiljilya sekitar pukul 03.00 pada 12 Januari. Para tentara membawanya ke gedung terdekat tempat mereka menahan tiga warga Palestina lain.

Baca juga: Israel Hukum Tentara terkait Kematian Lansia Palestina dalam Tahanan

Letnan Jenderal IDF Aviv Kohavi mengatakan bahwa perilaku tentara itu tidak bermoral dan tercela. Militer akan menegur seorang perwira senior dan mencopot dua lainnya dari peran kepemimpinan atas kematian Assad. IDF masih mempertahankan bahwa penyelidikan internalnya tidak menemukan penggunaan kekerasan selain ketika (Assad) ditangkap setelah menolak untuk bekerja sama. Polisi militer masih melakukan penyelidikan kriminal terpisah dan mengatakan akan menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh. 

Namun anggota DPR AS Rashida Tlaib sebagai orang Amerika Palestina dan Chuy Garcia meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melakukan penyelidikannya sendiri. "Kami sangat mendukung hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagai dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat," Senator Tammy Baldwin. 

Anggota DPR Gwen Moore menulis kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Senin. "Sebagai orang Amerika Palestina, Tuan Assad layak mendapatkan perlindungan yang diberikan warga AS yang tinggal di luar negeri dan keluarganya layak mendapat jawaban."

Kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem dan organisasi Yahudi progresif, IfNotNow, mengatakan bahwa Israel jarang meminta pertanggungjawaban tentara atas kematian warga Palestina, bahkan dengan kasus yang paling mengejutkan hanya menghasilkan hukuman yang relatif ringan. B'Tselem melacak lebih dari 30 penyelidikan terbuka atas pembunuhan warga Palestina di Tepi Barat, juru bicara Dror Sadot mengatakan kepada AP dikutip dari Huffpost.

Sadot mengatakan kepada AP, "Kasus Assad tidak biasa karena penyelidikan biasanya memakan waktu bertahun-tahun dan biasanya tidak menghasilkan apa-apa." Baik B'Tselem dan IfNotNow menunjukkan bahwa kematian Assad kemungkinan mendapat perhatian khusus karena kewarganegaraan Amerika dan tekanan dari pemerintah AS.

Baca juga: Hamas Sambut Amnesty International Stempel Israel Rezim Apartheid

"Andai saja setiap warga Palestina memiliki kewarganegaraan AS," tweet IfNotNow. "Langkah pertama pertanggungjawaban verbal harus diterapkan pada setiap orang Palestina yang terbunuh di bawah apartheid. Di mana kecaman (Departemen Luar Negeri) atas serangan bulan lalu terhadap tetua Palestina Haji Suleiman Hathaleen oleh polisi Israel?"

Amnesty International

Komentar Departemen Luar Negeri tentang Assad datang pada hari yang sama ketika organisasi hak asasi manusia Amnesty International merilis laporan setebal 278 halaman menyimpulkan bahwa pemeliharaan Israel terhadap sistem penindasan dan dominasi atas Palestina sama dengan definisi apartheid internasional. Kelompok ini bergabung dengan Human Rights Watch dan B'Tselem serta orang Palestina sendiri dalam menuduh Israel melakukan apartheid, baik di dalam perbatasannya maupun di wilayah pendudukan.

Duta Besar Biden untuk Israel malah mengecam laporan Amnesty International dan menyebutnya tidak masuk akal. Price juga menolak temuan laporan tersebut. Katanya, laporan Departemen Luar Negeri sendiri tidak pernah menggunakan terminologi seperti itu.

Selama konferensi pers pada Selasa itu, seorang reporter AP bertanya kepada Price alasan AS sangat kritis terhadap laporan Amnesty International tentang Israel ketika itu AS sangat bergantung pada temuan kelompok itu yang mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di bagian lain dunia. Reporter, Matt Lee, mengutip temuan organisasi tersebut untuk negara-negara seperti Kuba, Afrika Selatan, Myanmar, dan Tiongkok. AS mengutip temuan tersebut dan menggunakan istilah yang sama yang digunakan Amnesty untuk melabeli kekejaman.

Baca juga: Dituding Apartheid, Israel Tuduh Amnesty International Antisemit

"Jadi, hanya ketika kritik terhadap Israel Anda merasa bebas untuk tidak setuju?" tanya Lee. "Di mana Anda pernah tidak setuju dengan laporan Amnesty atau laporan hak asasi manusia di negara seperti Iran?"

"Ini bukan tentang kelompok luar mana pun," jawab Price. "Ini tentang ketidaksepakatan keras kami dengan temuan tertentu dalam laporan oleh kelompok luar." (OL-14)