Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PAKAR hak asasi manusia independen yang diamanatkan oleh PBB, mengutuk pihak berwenang Kazakhstan atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran di negara Asia Tengah itu dan karena melabeli lawannya sebagai teroris.
Mereka mengkritik penggunaan kekuatan yang tidak terkendali oleh pasukan keamanan dan mereka khawatir bahwa Presiden Kassym-Jomart Tokayev telah memilih untuk menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai "bandit dan teroris".
Penggunaan istilah-istilah tersebut tampaknya dirancang untuk menimbulkan ketakutan, kata Fionnuala Ni Aolain, Pelapor Khusus untuk kontra-terorisme dan hak asasi manusia - posisi yang didukung oleh beberapa ahli di Dewan Hak Asasi Manusia.
"Penyalahgunaan kata 'terorisme' merusak keamanan semua dan merendahkan istilah ini yang memiliki arti khusus dalam hukum internasional," kata mereka dalam pernyataan bersama, yang dikutip Rabu (12/1)
"Itu tidak boleh digunakan untuk membungkam mereka yang tidak sependapat dengan pemerintah, yang memprotes tentang kondisi sosial dan ekonomi, dan mengekspresikan pandangan politik," kata mereka.
Ditambahkan mereka, tindakan kekerasan harus ditangani dengan tepat di bawah hukum pidana komprehensif Kazakhstan yang dilengkapi secara memadai untuk menangani tindakan tersebut.
Aksi protes pekan lalu, terutama menentang kenaikan harga bahan bakar dan korupsi, menyaksikan tingkat kekerasan yang tidak dialami di bekas republik Soviet yang luas itu sejak kemerdekaan pada 1991.
Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka dengan lebih dari 10.000 penangkapan dilakukan.
Mencap orang sebagai "teroris" dan kemudian menerapkan kebijakan tembak mati terhadap mereka merupakan pelanggaran signifikan terhadap hak-hak mereka, kata para ahli, yang menyerukan pemerintah untuk melindungi kebebasan mendasar.
"Setiap penyelidikan domestik harus mempertimbangkan kewajiban hak asasi manusia internasional Kazakhstan," tambah mereka.
Dalam pidatonya kepada bangsanya pekan lalu, Tokayev mengatakan 20.000 bandit bersenjata telah menyerang Almaty dan mengizinkan pasukannya untuk menembak mati tanpa peringatan. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Menlu Prancis Sebut Pembicaraan Nuklir Iran Berjalan Terlalu Lambat
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved