AS-Uni Eropa Minta Militer Sudan Tidak Tunjuk Perdana Menterinya Sendiri

AMERIKA Serikat (AS) dan Uni Eropa memperingatkan militer Sudan pada Selasa (4/1) agar tidak menunjuk perdana menterinya sendiri setelah pemimpin sipil Abdalla Hamdok mundur di tengah protes terhadap junta.

Menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, troika di Sudan (Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia) dan Uni Eropa tidak akan mendukung perdana menteri atau pemerintah yang ditunjuk tanpa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sipil.

Empat kekuatan Barat mengatakan bahwa mereka masih percaya pada transisi demokrasi Sudan, yang diluncurkan pada 2019 menyusul aksi protes massal yang dipimpin mahasiswa, tetapi mengeluarkan peringatan terselubung kepada militer jika tidak bergerak maju.

"Dengan tidak adanya kemajuan, kami akan berupaya mempercepat upaya untuk meminta pertanggungjawaban aktor-aktor yang menghambat proses demokrasi," kata pernyataan itu.

Perdana Menteri (PM) Interim Abdallah Hamdok mengundurkan diri pada Minggu (26/12/2021) malam, yang mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa kelangsungan hidup Sudan terancam.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Amerika Serikat masih percaya pada peta jalan 2019 - yang ditetapkan antara pengunjuk rasa dan militer yang menggulingkan diktator lama Omar al-Bashir - tetapi mengatakan itu harus asli.

"Itu perlu tetap menjadi transisi yang dipimpin sipil, bukan hanya transisi yang mencakup warga sipil," kata Price kepada wartawan.

"Perdana menteri Sudan berikutnya perlu menikmati kredibilitas di mata publik Sudan," katanya.

Pernyataan bersama AS dengan Uni Eropa, Inggris dan Norwegia menyerukan agar pemilu - yang ditetapkan di bawah jadwal transisi untuk 2023 - tetap berjalan dan untuk pembangunan legislatif dan yudikatif yang independen.

"Tindakan sepihak untuk menunjuk perdana menteri dan kabinet baru akan merusak kredibilitas lembaga-lembaga itu dan berisiko menjerumuskan bangsa ke dalam konflik," kata pernyataan itu.

"Untuk menghindari hal ini, kami sangat mendesak para pemangku kepentingan untuk berkomitmen pada dialog langsung yang dipimpin Sudan dan difasilitasi secara internasional untuk mengatasi ini dan masalah transisi lainnya," terang pernyataan tersebut.

Kekuatan Barat juga kembali menyuarakan peringatan atas tindakan militer terhadap aksi protes jalanan.

"Hak rakyat Sudan untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan tuntutan mereka perlu dilindungi," kata pernyataan itu. (AFP/Nur/OL-09)