Presiden Palestina Sebut Jalan Politik Baru Harus Dibuka untuk Akhiri Pendudukan Israel

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, pada Senin (3/1), mengatakan bahwa jalan politik baru harus dibuka untuk mengakhiri pendudukan Israel.

"Palestina tidak akan setuju untuk selamanya berada di bawah pendudukan, dan pendudukan harus diakhiri sesuai dengan resolusi internasional dan di bawah payung Kuartet internasional," kata Abbas seperti dikutip kantor berita resmi Palestina WAFA pada akhir pertemuan Dewan Revolusi Partai Fatah.

Kuartet internasional biasanya mengacu pada sekelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia yang didirikan di Madrid pada tahun 2002 untuk menengahi proses perdamaian Israel-Palestina.

Dalam pertemuan yang diadakan di kota Ramallah, Tepi Barat, presiden berusia 86 tahun itu mengumumkan bahwa Dewan Pusat Palestina, parlemen mini Organisasi Pembebasan Palestina, akan segera mengadakan pertemuan penting untuk membuat keputusan yang menentukan dan perlu.

"Keputusan ini bertujuan untuk melindungi perjuangan Palestina dan manfaat nasional yang tidak akan pernah membuat kompromi untuk itu berapa pun harganya," kata Abbas.

Abbas telah memperingatkan bahwa jika Israel menolak solusi dua negara yang didukung dunia, Palestina akan terpaksa memilih pilihan politik lain.

Pada Oktober 2021, Abbas mengatakan salah satu pilihannya adalah menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada tahun 1947, atau membangun satu negara demokratis di tanah Palestina yang bersejarah di mana hak-hak politik dan sipil Palestina diperoleh secara penuh.

Pembicaraan damai langsung terakhir antara Israel dan Palestina, yang disponsori oleh Amerika Serikat, berlangsung sembilan bulan dan gagal pada tahun 2014 karena perbedaan mendalam mereka dalam masalah perbatasan, keamanan, dan permukiman.

Sejak itu, tidak ada hubungan diplomatik antara Israel dan Palestina karena penolakan Palestina terhadap perluasan permukiman Israel dan tindakan Israel terhadap Palestina di Yerusalem Timur.

Palestina ingin mendirikan negara merdeka bersama Israel di semua wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1967, termasuk seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. (Xinhua/OL-12)