Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH militer Myanmar berencana untuk mengadakan pemilihan umum baru pada Agustus 2023.
"Bergantung pada stabilitas dan perdamaian negara, kami melakukan upaya terbaik kami untuk mengadakan pemilihan umum multipartai pada Agustus 2023," kata pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, pada pertemuan dengan kepala dan guru di universitas militer di Yangon pada Kamis (23/12), menurut laporan stasiun penyiaran negara MRTV.
Jenderal tertinggi itu sebelumnya memperpanjang batas waktu awal untuk pemilihan baru setelah badan pemilihan membatalkan hasil jajak pendapat tahun lalu yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi dengan telak.
Dia juga berjanji untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil setelah mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.
Jenderal Min Aung Hlaing mendesak rakyat Myanmar untuk bekerja sama dalam proses penerbitan kartu pendaftaran nasional bagi mereka yang memenuhi syarat guna memastikan hak warga negara untuk memilih.
“Hanya 25% dari proses yang telah selesai sejauh ini,” tuturnya.
Masih belum jelas apakah minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine akan diizinkan untuk memilih dalam pemilu baru.
Jenderal mengatakan rezim telah mencoba untuk berbicara dengan partai politik beberapa kali tetapi beberapa dari mereka tidak datang ke pertemuan dengan pejabat pemilihan yang ditunjuk junta.
“Rencana sedang dilakukan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak bertindak sesuai dengan hukum,” tambahnya.
Sejak militer menggulingkan pemerintah sipil pada Februari 2021 dengan tuduhan kecurangan, bertentangan dengan temuan pengamat internasional.
Untuk meredam gelombang protes, pasukan junta telah menewaskan sedikitnya 1.365 orang sementara lebih dari 11.100 lainnya telah ditangkap sejauh ini. Hal itu dilaporkan kelompok hak asasi Assistance Association for Political Prisoners. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved