Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH militer Myanmar berencana untuk mengadakan pemilihan umum baru pada Agustus 2023.
"Bergantung pada stabilitas dan perdamaian negara, kami melakukan upaya terbaik kami untuk mengadakan pemilihan umum multipartai pada Agustus 2023," kata pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, pada pertemuan dengan kepala dan guru di universitas militer di Yangon pada Kamis (23/12), menurut laporan stasiun penyiaran negara MRTV.
Jenderal tertinggi itu sebelumnya memperpanjang batas waktu awal untuk pemilihan baru setelah badan pemilihan membatalkan hasil jajak pendapat tahun lalu yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi dengan telak.
Dia juga berjanji untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil setelah mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.
Jenderal Min Aung Hlaing mendesak rakyat Myanmar untuk bekerja sama dalam proses penerbitan kartu pendaftaran nasional bagi mereka yang memenuhi syarat guna memastikan hak warga negara untuk memilih.
“Hanya 25% dari proses yang telah selesai sejauh ini,” tuturnya.
Masih belum jelas apakah minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine akan diizinkan untuk memilih dalam pemilu baru.
Jenderal mengatakan rezim telah mencoba untuk berbicara dengan partai politik beberapa kali tetapi beberapa dari mereka tidak datang ke pertemuan dengan pejabat pemilihan yang ditunjuk junta.
“Rencana sedang dilakukan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak bertindak sesuai dengan hukum,” tambahnya.
Sejak militer menggulingkan pemerintah sipil pada Februari 2021 dengan tuduhan kecurangan, bertentangan dengan temuan pengamat internasional.
Untuk meredam gelombang protes, pasukan junta telah menewaskan sedikitnya 1.365 orang sementara lebih dari 11.100 lainnya telah ditangkap sejauh ini. Hal itu dilaporkan kelompok hak asasi Assistance Association for Political Prisoners. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved