Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA perunding Iran, pada Minggu (12/12), melaporkan kemajuan dalam agenda pembicaraan dengan kekuatan global mengenai program nuklirnya, ketika Inggris mengatakan negosiasi Wina adalah kesempatan terakhir bagi Teheran.
Pembicaraan dimulai kembali pada Kamis untuk mencoba menghidupkan kembali kesepakatan 2015 antara Iran dan negara-negara lain, di mana Amerika Serikat (AS) saat dipimpin Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 2018.
Presiden AS Joe Biden mengatakan dirinya siap untuk kembali ke kesepakatan itu, tetapi para pejabat AS menuduh Iran mundur dari kemajuan yang dibuat pada pembicaraan awal tahun ini dan bermain-main dengan waktu.
Para pejabat Iran menyatakan bahwa mereka serius untuk berkomitmen pada pembicaraan tersebut.
"Kedua pihak berada pada titik menyepakati hal-hal yang harus menjadi agenda," kata kepala perunding Teheran Ali Bagheri Kani kepada kantor berita resmi IRNA.
"Ini adalah perkembangan yang positif dan penting karena, pada awalnya, mereka bahkan tidak sepakat tentang masalah yang harus dinegosiasikan," ucapnya.
Pernyataannya itu disampaikan ketika G7 mengatakan pada Minggu bahwa waktu hampir habis bagi Iran untuk menyetujui kesepakatan.
Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pembicaraan Wina adalah kesempatan terakhir bagi republik Islam itu untuk datang ke meja perundingan dengan resolusi yang serius.
Perjanjian 2015 bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan bom atom, tujuan yang selalu dibantah Teheran. Kesepakatan itu memastikan keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan ketat pada program nuklir Iran, yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB yang ekstensif.
Menurut Bagheri, pemerintahan baru yang berkuasa di Iran sejak Juni, yang dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raisi, telah mengangkat poin-poin tambahan yang dirundingkan oleh para pendahulunya.
Iran menginginkan pencabutan semua sanksi AS yang diberlakukan setelah penarikan Trump, tetapi pemerintahan Biden mengatakan pihaknya hanya akan menegosiasikan langkah-langkah yang diambil oleh Trump atas program nuklir, bukan langkah-langkah yang dikenakan atas masalah lain seperti hak asasi manusia.
Teheran telah menyampaikan dua teks pada pembicaraan itu, satu tentang sanksi dan yang lainnya tentang aktivitas nuklirnya.
"Dengan pihak lain kita bersama-sama rekap (poin-poin yang akan dibahas) agar perbedaan-perbedaan itu dapat diselesaikan dan agenda ditetapkan dalam kerangka yang definitif," kata Bagheri. (AFP/Nur/OL-09)
BANK sentral Iran tampaknya menggunakan sejumlah besar mata uang kripto yang didukung oleh politikus Inggris, Nigel Farage, yaitu stablecoin Tether.
EKOSISTEM aset digital Iran melampaui angka US$7,78 miliar atau sekitar Rp132 triliun pada 2025. Ini tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
DI tengah rezim Iran yang semakin terdesak, menghadapi tekanan luar biasa baik dari dalam maupun luar negeri, mata uang kripto muncul sebagai alternatif keuangan bagi banyak warganya.
UNTUK kesekian kalinya, Republik Islam Iran tidak ciut nyali menghadapi gertakan negara-negara Barat, terutama Amerika.
Presiden AS Donald Trump menolak memberikan kepastian terkait langkah militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara.
Memang realisme politik Trump untuk menahan kemerosotan AS merupakan preseden yang mengancam tatanan internasional.
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengusulkan pembekuan program nuklir Korea Utara dengan imbalan kompensasi, sekaligus meminta Tiongkok menjadi mediator.
Korea Utara memperingatkan bahwa ambisi nuklir Jepang harus dihentikan 'dengan biaya apa pun' karena dinilai mengancam stabilitas Asia dan keamanan global.
Nuklir bukan hanya untuk energi, namun juga untuk kesehatan dan riset medis
Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan dukungan tenaga ahli untuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Indonesia dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Moskow
RISET terbaru Korea Institute for Defense Analyses menyebut kemampuan nuklir Korea Utara selama ini diremehkan.
Kepala Divisi Riset Keamanan Nuklir KIDA, Lee Sang-kyu, memperkirakan nuklir Korea Utara kemungkinan mencapai 127 sampai 150.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved