Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAHAN Taliban mulai Sabtu (20/11) membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan. Ribuan pegawai negeri Afghanistan setidaknya sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji.
Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus.
"Kementerian keuangan mengatakan bahwa mulai hari ini, gaji tiga bulan terakhir yang menjadi hak semua pegawai negeri dan staf akan dibayarkan secara penuh," kata Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter yang dikutip LKBN Antara dari Reuter, Minggu (21/11).
Belum ada kejelasan dari mana Pemerintahan Taliban mendapatkan dana untuk membayar gaji-gaji yang tertunda.
Bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, banyak pegawai sektor publik mengatakan mereka sudah berminggu-minggu belum menerima gaji.
Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik Pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan.
Pemerintah negara-negara asing belum mau menyalurkan dana secara langsung untuk membantu Pemerintahan Afghanistan pimpinan Taliban memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, seperti pembayaran gaji para pegawai negeri.
Lembaga-lembaga keuangan internasional juga menghentikan pendanaan bagi pemerintahan di Afghanistan.
Setelah utusan-utusan khusus Jerman dan Belanda melakukan pertemuan dengan para pejabat Taliban di Kabul pada Kamis (18/11), para utusan menyatakan bersedia untuk membahas pembayaran gaji para pegawai sektor kesehatan dan pendidikan melalui berbagai organisasi internasional.
Belum jelas apakah kesediaan negara-negara itu ada kaitannya dengan pengumuman yang dikeluarkan Taliban pada Sabtu.
Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani, mencuit di Twitter pada Sabtu bahwa pendapatan harian yang dikumpulkan oleh Pemerintah Taliban sudah meningkat setiap hari.
"Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dalam 78 hari kerja pada tiga bulan terakhir ini, kami telah mengumpulkan pendapatan sekitar 26,915 miliar afghani (288 juta dolar AS)," katanya.
Jumlah uang yang ia sebutkan itu setara dengan Rp4,18 triliun.
Samangani, yang mengutip keterangan Kementerian Keuangan, menambahkan bahwa uang pensiun para pegawai negeri juga akan segera mulai dibayarkan. (OL-13)
Baca Juga: Komunitas Selam Belgia Ingin Indonesia Segera Dibuka untuk Warga Belgia
Taliban menguasai sebagian besar provinsi utara Afghanistan yang berdekatan dengan Asia Tengah bekas Soviet
TALIBAN kemarin membebaskan dua sandera Barat dari tahanan di wilayah selatan Afghanistan.
Dalam lawatan ke Afghanistan itu, Trump mengatakan AS telah membuka kembali perundingan dengan kelompok Taliban.
Provinsi Kunduz yang terletak di utara Afghanistan telah menjadi tempat serangan gerilyawan Taliban berulang kali dalam upayanya untuk merebut kota yang berbatasan Tajikiztan itu.
AS, Kamis (13/2), mengaku telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama tujuh hari di Afghanistan yang akan membuka jalan untuk mencapai kesepakatan damai dengan kelompok Taliban.
Trump mengatakan dia mengirim Menlu Mike Pompeo untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara AS dan kelompok Taliban.
Sebanyak 12 973 pegawai itu terdiri dari ASN sebanyak 7.055, non ASN 5.500 orang dan PPPK 368 orang
DALAM pelaksanaan Liga 3 Jateng, seluruh kebutuhan dan akomodasi Persiku Kudus menggunakan dana pribadi, karena dana dari APBD melalui KONI dan Askab PSSI tak kunjung cair.
Kementerian Dalam Negeri pun memberikan lampu hijau atas kenaikan anggaran BTT dari semula Rp2,9 triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Manajemen Holywings belum mengetahui sampai kapan karyawan bakal dirumahkan. Sejauh ini, Holywings tetap mengikuti sanksi dari Pemprov DKI Jakarta, yakni penutupan operasional.
Menurut jaksa, pemotongan uang itu dilakukan terdakwa seorang untuk memperkaya diri. Total uang yang dikorupsi oleh terdakwa sebesar Rp1.236.005.184.
JAKSA menuntut empat tahun dan enam bulan penjara dan wajib bayar uang pengganti Rp100 juta terdakwa kasus korupsi gaji pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved