Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Taliban mulai Sabtu (20/11) membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan. Ribuan pegawai negeri Afghanistan setidaknya sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji.
Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus.
"Kementerian keuangan mengatakan bahwa mulai hari ini, gaji tiga bulan terakhir yang menjadi hak semua pegawai negeri dan staf akan dibayarkan secara penuh," kata Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter yang dikutip LKBN Antara dari Reuter, Minggu (21/11).
Belum ada kejelasan dari mana Pemerintahan Taliban mendapatkan dana untuk membayar gaji-gaji yang tertunda.
Bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, banyak pegawai sektor publik mengatakan mereka sudah berminggu-minggu belum menerima gaji.
Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik Pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan.
Pemerintah negara-negara asing belum mau menyalurkan dana secara langsung untuk membantu Pemerintahan Afghanistan pimpinan Taliban memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, seperti pembayaran gaji para pegawai negeri.
Lembaga-lembaga keuangan internasional juga menghentikan pendanaan bagi pemerintahan di Afghanistan.
Setelah utusan-utusan khusus Jerman dan Belanda melakukan pertemuan dengan para pejabat Taliban di Kabul pada Kamis (18/11), para utusan menyatakan bersedia untuk membahas pembayaran gaji para pegawai sektor kesehatan dan pendidikan melalui berbagai organisasi internasional.
Belum jelas apakah kesediaan negara-negara itu ada kaitannya dengan pengumuman yang dikeluarkan Taliban pada Sabtu.
Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani, mencuit di Twitter pada Sabtu bahwa pendapatan harian yang dikumpulkan oleh Pemerintah Taliban sudah meningkat setiap hari.
"Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dalam 78 hari kerja pada tiga bulan terakhir ini, kami telah mengumpulkan pendapatan sekitar 26,915 miliar afghani (288 juta dolar AS)," katanya.
Jumlah uang yang ia sebutkan itu setara dengan Rp4,18 triliun.
Samangani, yang mengutip keterangan Kementerian Keuangan, menambahkan bahwa uang pensiun para pegawai negeri juga akan segera mulai dibayarkan. (OL-13)
Baca Juga: Komunitas Selam Belgia Ingin Indonesia Segera Dibuka untuk Warga Belgia
LEDAKAN langka di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Selasa (11/11) menewaskan 12 orang dan melukai 20 orang. Demikian disampaikan Rumah Sakit Institut Ilmu Kedokteran Pakistan.
MANTAN Sekretaris Jenderal NATO dan Menteri Keuangan Norwegia saat ini, Jens Stoltenberg, menyebut penarikan pasukan AS dari Afghanistan sebagai kekalahan terbesar NATO.
Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Afghanistan utara dekat Mazar-i-Sharif. Belum ada laporan korban.
Shehbaz menegaskan kembali bahwa Pakistan menginginkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, tetapi terus menghadapi terorisme lintas batas yang berasal dari tanah Afghanistan.
Islamabad mengajukan agenda tunggal yang berfokus langsung pada pembongkaran jaringan teroris, terutama yang berafiliasi dengan faksi Gul Bahadur dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).
Pertempuran darat sengit antara Afghanistan dan Pakistan terjadi setelah Pakistan menuntut Kabul mengendalikan kelompok militan yang meningkatkan serangan di Pakistan.
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved