Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AMERIKA Serikat (AS) menjatuhkan sanksi visa pada Presiden Nikaragua Daniel Ortega serta semua "pejabat terpilih" pada Selasa (16/11).
Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas pemilihan yang telah ditegur oleh masyarakat internasional sebagai kecurangan.
Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan bahwa dia memutuskan bahwa adalah kepentingan AS untuk membatasi dan menangguhkan masuknya ke Amerika Serikat, sebagai imigran dan non-imigran, anggota Pemerintah Nikaragua, yang dipimpin oleh Presiden Daniel Ortega, termasuk pasangannya dan Wakil Presiden Rosario Murillo, dan lainnya.
Individu tambahan tersebut, tambah Biden, telah bekerja atau diuntungkan dari kebijakan atau tindakan yang merusak atau melukai lembaga demokrasi atau menghalangi kembalinya demokrasi di Nikaragua.
Mereka termasuk wali kota, sekretaris politik ,dan pejabat keamanan Nikaragua serta pasangan, putra dan putri mereka.
"Tindakan represif dan kasar dari pemerintah Ortega dan mereka yang mendukungnya memaksa Amerika Serikat untuk bertindak," kata Biden.
"Tindakan pemerintah Ortega yang tidak demokratis dan otoriter telah melumpuhkan proses pemilihan dan menghilangkan hak warga Nikaragua untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilihan yang bebas dan adil," terangnya.
Tindakan itu dilakukan setelah Ortega, yang telah berkuasa sejak 2007, mengamankan masa jabatan keempat setelah pemilihan pada 7 November. Hasilnya, bagaimanapun, telah secara luas dikecam sebagai tidak sah.
Keputusan Biden untuk menjatuhkan sanksi visa pada presiden dan pejabat pemerintah Nikaragua dilakukan setelah AS menjatuhkan sanksi pada kantor kejaksaan federal Nikaragua dan sembilan pejabat pemerintah. (AA/Nur/OL-09)
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved