Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menghadiri KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia. Bersama delegasi, Presiden Jokowi berangkat sekitar pukul 10.45 waktu setempat dari Hotel Splendide Royal dan tiba sekitar pukul 11.05. Presiden Jokowi tiba setelah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang hadir selaku Ketua ASEAN dan sebelum Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Di La Nuvola, Presiden disambut langsung Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Keduanya kemudian berfoto bersama sebelum menuju tempat seluruh ketua delegasi yang hadir melakukan foto bersama.
Pada sesi foto bersama seluruh pemimpin G20, Presiden Jokowi berada di barisan depan tengah bersama pemimpin negara lainnya dari Italia dan Arab Saudi.
Kemudian, di sebelah kanan Jokowi berdiri Sultan Hassanal Bolkiah. Sedangkan di belakang Presiden berdiri Kanselir Jerman Angela Merkel dan PM India Narendra Modi. Usai berfoto bersama, seluruh pemimpin delegasi memasuki ruangan untuk mengikuti sesi working lunch tentang ekonomi dan kesehatan global. Dalam pidato pembukanya, PM Italia Mario Draghi mengatakan pandemi berdmpak besar bagi semua negara. Draghi menyatakan multilateralisme semakin pebting untuk menjawab tantangan tersebut. "Dalam banyak hal, ini adalah satu-satunya jawaban yang mungkin dari pandemi hingga perubahan iklim, hingga perpajakan yang adil dan merata.
Melakukannya sendiri bukanlah pilihan. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mengatasi perbedaan kita dan kita harus mengobarkan kembali semangat yang mengarah pada pembentukan kelompok ini," kata Draghi.
Draghi juga mendorong seluruh negara untuk terus melakukan vaksinasi agar target 40% populasi global bisa tercapai di akhir 2021. Semua negara juga harus bekerja keras untuk bisa mencapai target 70% pada pertengahan 2022. "Kita juga harus terus berinvestasi dalam penelitian, menghilangkan hambatan perdagangan yang mempengaruhi vaksin covid-19, dan meningkatkan prediktabilitas dalam pengirimannya, dan kita perlu memperkuat rantai pasokan sambil memperluas kapasitas produksi vaksin di tingkat lokal dan regional," jelasnya.
Dalam sesi tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Co-Sherpa Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Djani. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved