Senin 25 Oktober 2021, 09:31 WIB

Junta Myanmar Tuding Laporan HAM PBB Hasutan untuk Lakukan Kekerasan

Nur Aivanni | Internasional
Junta Myanmar Tuding Laporan HAM PBB Hasutan untuk Lakukan Kekerasan

AFP/STR
Sejumla biksu ambil bagian dalam aksi menentang junta militer Myanmar di Mandalay.

 

JUNTA Myanmar, Minggu (24/10), menyebut laporan hak asasi terbaru PBB tentang negara yang dilanda konflik itu sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan dan menuduh badan tersebut ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka.

Negara di Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.100 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal.

Pada Jumat (22/10), PBB mengatakan pihaknya mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia yang lebih besar di tengah laporan bahwa puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di utara dan barat laut.

Baca juga: Junta Myanmar Tegaskan tidak Ada Negosiasi dengan Pembangkang

Pelapor Khusus Myanmar Tom Andrews memperingatkan Majelis Umum PBB bahwa taktik tersebut mengingatkan pada taktik yang dikerahkan sebelum tindakan keras berdarah terhadap minoritas Rohingya pada 2016-2017.

Junta Myanmar, Minggu (24/10), mengecam laporan itu dan menuduh PBB menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.

"Laporan itu hanya akan mengarah pada perpecahan lebih lanjut di antara bangsa dan hasutan untuk kekerasan internal", kata Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta dalam sebuah pernyataan.

Hampir sembilan bulan setelah merebut kekuasaan, militer tidak mampu memadamkan oposisi terhadap kekuasaannya, dengan "pasukan pertahanan rakyat" lokal sering bentrok dengan pasukan.

Menurut angka terbaru junta, Minggu (24/10), ada lebih dari 70 personel militer dan 93 personel polisi tewas sejak Februari. Para jenderal juga berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk terlibat dengan lawan-lawan mereka.

Pekan lalu, ASEAN memutuskan mengecualikan kepala junta Min Aung Hlaing dari KTT blok 10 negara yang akan datang atas keraguan tentang komitmennya untuk meredakan krisis berdarah itu.

Sebagai gantinya, ASEAN menyerukan perwakilan nonpolitik untuk menghadiri KTT pada 26-28 Oktober, yang menurut junta akan sulit untuk dipatuhi.

Pekan lalu, Inggris juga mengatakan pihaknya tidak akan mengundang junta ke pertemuan menteri luar negeri G7-ASEAN mendatang. (AFP/OL-1)

Baca Juga

AFP/Mahmud Hams.

Israel Bebaskan Tahanan Palestina setelah Akhiri Mogok Makan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 23:10 WIB
Aksi mogok makan menjadi hal biasa di antara para tahanan Palestina dan telah membantu mengamankan banyak konsesi dari otoritas...
DOK BAKAMLA

Diprotes Tiongkok, Pengamat Sebut Pengeboran Migas di Natuna Tetap Dilanjutkan

👤Nur Aivanni  🕔Minggu 05 Desember 2021, 21:00 WIB
pemerintah membangun opini di dalam dan luar negeri, perihal kewajiban semua negara di dunia, untuk tidak menafsirkan hukum internasional...
AFP

AS Hingga UE Kecam Taliban Atas Pembunuhan Mantan Pasukan di Afghanistan

👤Nur Aivanni  🕔Minggu 05 Desember 2021, 19:54 WIB
Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus ketika pemerintah yang didukung AS di Kabul runtuh setelah pasukan Amerika...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya