Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
JUNTA Myanmar, Minggu (24/10), menyebut laporan hak asasi terbaru PBB tentang negara yang dilanda konflik itu sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan dan menuduh badan tersebut ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka.
Negara di Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.100 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal.
Pada Jumat (22/10), PBB mengatakan pihaknya mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia yang lebih besar di tengah laporan bahwa puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di utara dan barat laut.
Baca juga: Junta Myanmar Tegaskan tidak Ada Negosiasi dengan Pembangkang
Pelapor Khusus Myanmar Tom Andrews memperingatkan Majelis Umum PBB bahwa taktik tersebut mengingatkan pada taktik yang dikerahkan sebelum tindakan keras berdarah terhadap minoritas Rohingya pada 2016-2017.
Junta Myanmar, Minggu (24/10), mengecam laporan itu dan menuduh PBB menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.
"Laporan itu hanya akan mengarah pada perpecahan lebih lanjut di antara bangsa dan hasutan untuk kekerasan internal", kata Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta dalam sebuah pernyataan.
Hampir sembilan bulan setelah merebut kekuasaan, militer tidak mampu memadamkan oposisi terhadap kekuasaannya, dengan "pasukan pertahanan rakyat" lokal sering bentrok dengan pasukan.
Menurut angka terbaru junta, Minggu (24/10), ada lebih dari 70 personel militer dan 93 personel polisi tewas sejak Februari. Para jenderal juga berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk terlibat dengan lawan-lawan mereka.
Pekan lalu, ASEAN memutuskan mengecualikan kepala junta Min Aung Hlaing dari KTT blok 10 negara yang akan datang atas keraguan tentang komitmennya untuk meredakan krisis berdarah itu.
Sebagai gantinya, ASEAN menyerukan perwakilan nonpolitik untuk menghadiri KTT pada 26-28 Oktober, yang menurut junta akan sulit untuk dipatuhi.
Pekan lalu, Inggris juga mengatakan pihaknya tidak akan mengundang junta ke pertemuan menteri luar negeri G7-ASEAN mendatang. (AFP/OL-1)
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved