Junta Myanmar Tuding Laporan HAM PBB Hasutan untuk Lakukan Kekerasan

JUNTA Myanmar, Minggu (24/10), menyebut laporan hak asasi terbaru PBB tentang negara yang dilanda konflik itu sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan dan menuduh badan tersebut ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka.

Negara di Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.100 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal.

Pada Jumat (22/10), PBB mengatakan pihaknya mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia yang lebih besar di tengah laporan bahwa puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di utara dan barat laut.

Baca juga: Junta Myanmar Tegaskan tidak Ada Negosiasi dengan Pembangkang

Pelapor Khusus Myanmar Tom Andrews memperingatkan Majelis Umum PBB bahwa taktik tersebut mengingatkan pada taktik yang dikerahkan sebelum tindakan keras berdarah terhadap minoritas Rohingya pada 2016-2017.

Junta Myanmar, Minggu (24/10), mengecam laporan itu dan menuduh PBB menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.

"Laporan itu hanya akan mengarah pada perpecahan lebih lanjut di antara bangsa dan hasutan untuk kekerasan internal", kata Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta dalam sebuah pernyataan.

Hampir sembilan bulan setelah merebut kekuasaan, militer tidak mampu memadamkan oposisi terhadap kekuasaannya, dengan "pasukan pertahanan rakyat" lokal sering bentrok dengan pasukan.

Menurut angka terbaru junta, Minggu (24/10), ada lebih dari 70 personel militer dan 93 personel polisi tewas sejak Februari. Para jenderal juga berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk terlibat dengan lawan-lawan mereka.

Pekan lalu, ASEAN memutuskan mengecualikan kepala junta Min Aung Hlaing dari KTT blok 10 negara yang akan datang atas keraguan tentang komitmennya untuk meredakan krisis berdarah itu.

Sebagai gantinya, ASEAN menyerukan perwakilan nonpolitik untuk menghadiri KTT pada 26-28 Oktober, yang menurut junta akan sulit untuk dipatuhi.

Pekan lalu, Inggris juga mengatakan pihaknya tidak akan mengundang junta ke pertemuan menteri luar negeri G7-ASEAN mendatang. (AFP/OL-1)