JUNTA Myanmar, Sabtu (23/10), mengatakan tidak akan terlibat dalam pembicaraan dengan pembangkang kudeta, termasuk anggota pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan, setelah seorang loyalis mengatakan dialog diperlukan untuk menyelamatkan negara.
Negara di Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta, Februari lalu. Lebih dari 1.100 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal.
Pada Jumat (22/10), seorang juru bicara Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang bersekutu dengan militer, meminta pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk membuka dialog dengan lawan kudeta untuk menemukan jalan keluar dari krisis.
Baca juga: Vietnam Siap Buka Kembali Pulau Phu Quoc Bagi Para Pelancong Asing
Namun, Sabtu (23/10) malam, junta mengatakan tidak dapat menerima dialog dan negosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata teroris, termasuk pemerintahan bayangan anggota parlemen dari pemerintahan Suu Kyi.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi mengalahkan USDP dalam pemilu tahun lalu. Namun, militer menuduh hasil tersebut karena ada kecurangan.
Hampir sembilan bulan setelah merebut kekuasaan dan tidak mampu memadamkan oposisi terhadap kekuasaan mereka, para jenderal berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk terlibat dialog dengan lawan-lawan mereka.
Pada Jumat (22/10), PBB mengatakan pihaknya mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia yang lebih besar di tengah laporan ribuan tentara berkumpul di utara dan barat negara itu, di mana tentara telah bentrok secara teratur dengan "pasukan pertahanan diri" lokal.
Pejuang lokal di negara bagian Chin bagian barat berjuang menghentikan 60 kendaraan militer agar tidak maju lebih jauh ke daerah pegunungan yang terpencil, menurut seorang anggota milisi lokal kepada AFP, Sabtu (23/10).
Para pembangkang, katanya, juga meledakkan sebuah jembatan untuk mencegah militer memasuki kota Thantlang.
Dia menambahkan jet tempur tentara telah terbang beberapa kali di atas pangkalan kelompok itu. Namun, AFP tidak dapat memverifikasi laporan dari daerah terpencil itu. (AFP/OL-1)
