Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PAKAR Hak Asasi Manusia (HAM) PBB memperingatkan bahwa Korea Utara paling rentan mengalami kelaparan. Apalagi, ekonomi negara tersebut semakin memburuk akibat pembatasan di tengah pandemi covid-19, serta sanksi PBB terhadap program nuklir.
Negara miskin itu mulai melakukan pembatasan untuk melindungi diri dari covid-19 sejak awal tahun. Perekonnomian Korea Utara pun mengalami pelemahan. Begitu juga aktivitas perdagangan dengan mitra utama, seperti Tiongkok.
Pada Juni lalu, KCTV yang dikelola pemerintah, mengakui bahwa Korea Utara tengah menghadapi krisis pangan. Negara itu membunyikan alarm peringatan dengan sektor pertanian yang hampir kritis. Adapun Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan persoalan pangan semakin parah.
Baca juga: WHO Kirim Bantuan Medis Penanganan Covid-19 untuk Korea Utara
“Warga Korea Utara biasa berjuang setiap hari untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Situasi kemanusiaan yang memburuk dapat berubah menjadi krisis,” ujar pelapor khusus PBB untuk HAM, Tomas Ojea Quintana, Rabu (13/10).
Pyongyang berada di bawah serangkaian sanksi internasional atas program nuklir dan rudal balistik. Quintana menilai pembatasan di Korea Utara harus dilonggarkan untuk melindungi warga yang rentan kelaparan.
Baca juga: Korea Utara Kembali Lakukan Uji Coba Rudal Kedua
"Anak-anak dan orang tua yang paling rentan berisiko kelaparan. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB juga harus. Bila perlu, memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa,” imbuhnya.
Laporan tersebut muncul sekitar tiga bulan setelah FAO menyatakan bahwa Korea Utara menghadapi krisis pangan sekitar 860.000 ton pada tahun ini. Di lain sisi, Pyongyang semakin menjauh dari pembicaraan tentang program nuklir.
Tepatnya, sejak runtuhnya pertemuan puncak kedua antara Kim dan Presiden Amerika Serikat (AS), yang saat itu masih dijabat oleh Donald Trump. Di bawah kepemimpinan Joe Biden, AS berulang kali menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan perwakilan Korea Utara, khususnya terkait upaya denuklirisasi.(Straitstimes/OL-11)
KETIKA Israel secara intensif menggempur berbagai fasilitas nuklir Iran dalam eskalasi terbaru, dunia justru kembali mengalihkan perhatian pada program nuklir rahasia Israel, Dimona.
Pandangan pemerintah AS terhadap dampak kerusakan pada tiga situs nuklir utama Iran masih konsisten, dan penilaian tersebut sejauh ini tidak mengalami perubahan.
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
Pemred media Iran Kayhan menuduh Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad, dan menyerukan eksekusi terhadapnya.
Houthi mengumumkan telah meluncurkan rudal balistik Zulfiqar yang menargetkan sebuah lokasi "sensitif" di Israel selatan. Serangan itu diklaim telah berhasil mengenai sasarannya.
PAKAR Hubungan Internasional UGM, Muhadi Sugiono, berpendapat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas dan tegas atas perang Iran-Israel.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved