PBB: Korea Utara Paling Rentan Alami Kelaparan

PAKAR Hak Asasi Manusia (HAM) PBB memperingatkan bahwa Korea Utara paling rentan mengalami kelaparan. Apalagi, ekonomi negara tersebut semakin memburuk akibat pembatasan di tengah pandemi covid-19, serta sanksi PBB terhadap program nuklir.

Negara miskin itu mulai melakukan pembatasan untuk melindungi diri dari covid-19 sejak awal tahun. Perekonnomian Korea Utara pun mengalami pelemahan. Begitu juga aktivitas perdagangan dengan mitra utama, seperti Tiongkok.

Pada Juni lalu, KCTV yang dikelola pemerintah, mengakui bahwa Korea Utara tengah menghadapi krisis pangan. Negara itu membunyikan alarm peringatan dengan sektor pertanian yang hampir kritis. Adapun Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan persoalan pangan semakin parah.

Baca juga: WHO Kirim Bantuan Medis Penanganan Covid-19 untuk Korea Utara

“Warga Korea Utara biasa berjuang setiap hari untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Situasi kemanusiaan yang memburuk dapat berubah menjadi krisis,” ujar pelapor khusus PBB untuk HAM, Tomas Ojea Quintana, Rabu (13/10).

Pyongyang berada di bawah serangkaian sanksi internasional atas program nuklir dan rudal balistik. Quintana menilai pembatasan di Korea Utara harus dilonggarkan untuk melindungi warga yang rentan kelaparan.

Baca juga: Korea Utara Kembali Lakukan Uji Coba Rudal Kedua

"Anak-anak dan orang tua yang paling rentan berisiko kelaparan. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB juga harus. Bila perlu, memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa,” imbuhnya.

Laporan tersebut muncul sekitar tiga bulan setelah FAO menyatakan bahwa Korea Utara menghadapi krisis pangan sekitar 860.000 ton pada tahun ini. Di lain sisi, Pyongyang semakin menjauh dari pembicaraan tentang program nuklir.

Tepatnya, sejak runtuhnya pertemuan puncak kedua antara Kim dan Presiden Amerika Serikat (AS), yang saat itu masih dijabat oleh Donald Trump. Di bawah kepemimpinan Joe Biden, AS berulang kali menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan perwakilan Korea Utara, khususnya terkait upaya denuklirisasi.(Straitstimes/OL-11)