Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TIDAK ada perwakilan Myanmar yang dijadwalkan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Hal itu diungkapkan juru bicara PBB Stephane Dujarric, Jumat (24/9).
Sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi lewat kudeta, posisi duta besar Myanmar di PBB masih diperebutkan oleh junta dan pemerintah yang digulingkan.
"Pada titik ini, Myanmar tidak akan berpidato," kata Dujarric.
Baca juga: PBB Luncurkan Perjanjian untuk Berhenti Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Baru
Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk pemerintah Aung San Suu Kyi, semula diharapkan untuk berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, yang beranggotakan 193 negara. Dia dijadwalkan berbicara pada Senin (27/9), hari terakhir pertemuan tahunan itu.
Namun, para diplomat mengatakan Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepahaman bahwa Moskow dan Beijing tidak akan keberatan dengan Kyaw Moe Tun yang tetap menduduki posisi wakil Myanmar di PBB untuk saat ini, selama dia tidak berbicara pada Sidang Umum.
"Saya menarik diri dari daftar pembicara, dan tidak akan berbicara pada debat umum ini," kata Kyaw Moe Tun.
Kyaw Moe Tun menambahkan dia mengetahui adanya kesepahaman antara beberapa anggota komite kredensial PBB yang beranggotakan Rusia, Tiongkok, dan AS.
Junta Myanmar telah mengajukan pensiunan militer Aung Thurein untuk menjadi utusan di PBB.
Di lain pihak, Kyaw Moe Tun juga telah meminta agar akreditasinya di PBB diperbarui meskipun hal itu menjadikannya target serangan atau pembunuhan atas pembangkangan terhadap junta militer.
Klaim persaingan juga telah diajukan untuk posisi wakil Afghanistan di PBB, setelah Taliban merebut kekuasaan Agustus lalu.
Namun, dubes Afghanistan dari pihak pemerintah yang digulingkan akan tetap menyampaikan pidato pada Senin mendatang.
Dujarric mengatakan bahwa untuk saat ini, perwakilan Afghanistan yang tercantum dalam daftar untuk hari Senin adalah Ghulam M Isaczai
Isaczai adalah duta besar untuk PBB saat ini, yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan oleh Taliban.
Sebelumnya, penjabat Menlu Taliban Amir Khan Muttaqi meminta untuk berpidato pada pertemuan para pemimpin dunia di PBB dan mencalonkan juru bicara kelompok Islam itu yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen, sebagai dubes Afghanistan untuk PBB.
Masalah akreditasi PBB ditangani oleh komite sembilan negara anggota, termasuk AS, Tiongkok, dan Rusia.
Biasanya pertemuan itu diadakan pada Oktober atau November sehingga keputusannya tidak memungkinkan Muttaqi berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.
Menurut aturan Majelis Umum, Isaczai dan Kyaw Moe Tun akan tetap menduduki posisi dubes di PBB sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial tentang Afghanistan dan Myanmar. (Ant/OL-1)
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang dipertimbangkan untuk bertemu di sela-sela Majelis Umum PBB yang akan datang di New York.
Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi serukan gencatan senjata segera di Gaza dan menekan Israel mematuhi kewajiban hukum.
MAJELIS Umum PBB pada Selasa (17/12) mengadopsi resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan suara mayoritas yang sangat besar.
INDONESIA menegaskan komitmennya terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan menyampaikan rancangan resolusi dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB, Rabu (11/12).
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya merupakan bagian dari kelompok inti yang menyusun satu resolusi yang antara lain mengusulkan agar Israel dikeluarkan dari Majelis Umum PBB.
SELAMA sebulan terakhir, Gaza Utara berada dalam pengepungan operasi darat militer Israel yang brutal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved