Anggota Tetap DK PBB Setuju Akan Pemerintahan Afghanistan yang Inklusif

LIMA anggota tetap Dewan Keamanan PBB, pada Rabu, menemukan kesamaan mengenai Afghanistan. Para pejabat mengatakan semua kekuatan akan menekan Taliban untuk lebih inklusif setelah pengambilalihan militer mereka.

"Semua kekuatan Dewan Keamanan menginginkan Afghanistan yang damai dan stabil di mana bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan tanpa masalah dan tanpa diskriminasi," kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada wartawan setelah pertemuan itu selama Sidang Majelis Umum PBB.

Dikatakannya, mereka mencari Afghanistan di mana hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, Afghanistan yang bukan tempat perlindungan bagi terorisme, Afghanistan dengan pemerintah inklusif yang mewakili semua bagian dari populasinya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan para menteri luar negeri Inggris, Prancis dan Rusia bertemu secara langsung sementara rekan mereka dari Tiongkok Wang Yi bergabung dengan mereka secara virtual untuk pembicaraan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu.

Seorang pejabat AS menggambarkan pertemuan yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss sebagai "konstruktif" dan dengan "banyak konvergensi", termasuk harapan bahwa Taliban menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan.

"Saya rasa tidak ada orang yang puas dengan komposisi pemerintahan sementara ini, termasuk Tiongkok," kata pejabat itu.

Saat berbicara kepada AFP sebelum pertemuan itu, Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun setuju bahwa kelima kekuatan itu semuanya menginginkan pemerintahan yang inklusif.

Baca juga : Di Pertemuan Menlu G20, Retno Ingatkan Taliban Penuhi Janjinya

Sebelumnya, Tiongkok telah mengkritik Amerika Serikat karena membekukan miliaran dolar aset Afghanistan. Tetapi Beijing juga ingin agar negara tetangga itu tidak menjadi basis bagi kelompok-kelompok ekstremis luar.

Afghanistan juga menjadi subjek pembicaraan virtual oleh G20 yang mencakup partisipasi beberapa negara lain termasuk Qatar, pusat diplomasi Taliban.

Saat berbicara di G20, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas memperbaharui kekhawatiran tentang pemerintahan sementara di Afghanistan, yang tidak termasuk non-Taliban dan tidak ada perempuan serta menteri-menterinya masuk daftar hitam oleh PBB atas tuduhan terorisme.

"Pengumuman pemerintahan non-inklusif adalah kesalahan taktis oleh Taliban, karena akan mempersulit kami untuk terlibat dengan mereka," kata Maas.

"Penting bagi mereka untuk mendengar ini dari kita semua. Dan kita juga harus berbicara dengan satu suara dalam hal parameter politik dasar dan tolok ukur untuk setiap keterlibatan di masa depan dengan mereka," terangnya.

Taliban telah meminta untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi Amerika Serikat, yang duduk di komite kredensial, telah menjelaskan bahwa tidak ada keputusan yang akan dibuat sebelum pertemuan puncak berakhir awal pekan depan. (AFP/OL-2)