Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
AMERIKA Serikat (AS) dan sekutu negara Barat meningkatkan upaya evakuasi terhadap warga Afghanistan. Tepatnya, setelah Presiden AS Joe Biden menetapkan batas waktu 31 Agustus untuk menarik pasukan dari negara tersebut.
Lebih dari 70.000 orang, baik warga asing maupun warga Afghanistan, sudah diterbangkan keluar dari Kabul sejak 14 Agustus. Itu sekitar sehari sebelum Taliban menyerbu Kabul, Ibu Kota Afghanistan.
“Semakin cepat kita bisa menyelesaikannya, semakin baik, setiap hari operasi membawa risiko tambahan bagi pasukan kita,” pugkas Biden, Selasa (24/8).
"Saat ini kami sedang dalam proses untuk menyelesaikan (evakuasi) pada 31 Agustus,” imbuhnya.
Baca juga: G7 Tuntut Taliban Jamin Perjalanan Aman dari Kabul setelah 31 Agustus
Banyak warga Afghanistan takut akan terulangnya rezim brutal Taliban selama 5 tahun, yang berhasil digulingkan pada 2001. Serta, pembalasan kejam dari Taliban karena bekerja dengan militer asing, misi Barat dan pemerintahan yang didukung AS.
Dilaporkan, bandara di Kabul masih dalam situasi mencekam, ketika pasukan pimpinan AS mencoba untuk mempertahankan batas aman untuk penerbangan evakuasi. Apalagi, banyak warga Afghanistan yang tiba di bandara dengan putus asa.
Beberapa memiliki paspor asing, visa atau kelayakan untuk bepergian, namun kebanyakan tidak memiliki dokumen pelengkap. Taliban dituduh memblokir atau memperlambat akses bagi warga yang berusaha mencapai bandara. Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantah kelompok militan.
Biden menyebut Taliban mengambil langkah untuk membantu, namun ada juga risiko akut dan berkembang dari serangan cabang regional kelompok jihad Negara Islam itu. Direktur CIA William Burns terbang ke Kabul untuk pertemuan rahasia dengan pemimpin tinggi Taliban Abdul Ghani Baradar.
Baca juga: Taliban Berkuasa di Afghanistan, RI Dorong Pemerintahan Inklusif
Media AS melaporkan itu menjadi pertemuan tingkat tinggi sejauh ini antara pemerintah AS dan penguasa baru Afghanistan. The New York Times menyebut CIA tidak berada di sana untuk merundingkan perpanjangan tenggat waktu penarikan. Namun, pembicaraan umum tentang operasi evakuasi dan ancaman teroris.
Walaupun situasi mengerikan menghantui bandara di Kabul, Taliban telah mengesampingkan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan asing. Serta, menggambarkannya sebagai "garis merah".
"Mereka punya pesawat, mereka punya bandara, mereka harus mengeluarkan warga dan kontraktor mereka dari sini," pungkas juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.(France24/OL-11)
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang terpilih pada Juni, meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara kedua Korea selama kunjungannya ke Gedung Putih.
Australia resmi menghentikan sementara sebagian layanan pengiriman pos ke Amerika Serikat terkait tarif impor.
Namun seraya mencatat bahwa hubungan ekonomi antara kedua negara telah membaik, Trump tetap membuka peluang untuk tarif yang lebih tinggi, dan melontarkan ancaman terhadap ‘Negeri Panda’.
Korea Utara kembali melontarkan kecaman terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tengah berlangsung.
Latihan militer gabungan Super Garuda Shield menyatukan lebih dari 6.000 pasukan dari 13 negara peserta.
Penggunaan senjata hanya diizinkan sebagai langkah terakhir dan terbatas pada situasi ancaman kematian atau cedera serius.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved