Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) dan sekutu negara Barat meningkatkan upaya evakuasi terhadap warga Afghanistan. Tepatnya, setelah Presiden AS Joe Biden menetapkan batas waktu 31 Agustus untuk menarik pasukan dari negara tersebut.
Lebih dari 70.000 orang, baik warga asing maupun warga Afghanistan, sudah diterbangkan keluar dari Kabul sejak 14 Agustus. Itu sekitar sehari sebelum Taliban menyerbu Kabul, Ibu Kota Afghanistan.
“Semakin cepat kita bisa menyelesaikannya, semakin baik, setiap hari operasi membawa risiko tambahan bagi pasukan kita,” pugkas Biden, Selasa (24/8).
"Saat ini kami sedang dalam proses untuk menyelesaikan (evakuasi) pada 31 Agustus,” imbuhnya.
Baca juga: G7 Tuntut Taliban Jamin Perjalanan Aman dari Kabul setelah 31 Agustus
Banyak warga Afghanistan takut akan terulangnya rezim brutal Taliban selama 5 tahun, yang berhasil digulingkan pada 2001. Serta, pembalasan kejam dari Taliban karena bekerja dengan militer asing, misi Barat dan pemerintahan yang didukung AS.
Dilaporkan, bandara di Kabul masih dalam situasi mencekam, ketika pasukan pimpinan AS mencoba untuk mempertahankan batas aman untuk penerbangan evakuasi. Apalagi, banyak warga Afghanistan yang tiba di bandara dengan putus asa.
Beberapa memiliki paspor asing, visa atau kelayakan untuk bepergian, namun kebanyakan tidak memiliki dokumen pelengkap. Taliban dituduh memblokir atau memperlambat akses bagi warga yang berusaha mencapai bandara. Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantah kelompok militan.
Biden menyebut Taliban mengambil langkah untuk membantu, namun ada juga risiko akut dan berkembang dari serangan cabang regional kelompok jihad Negara Islam itu. Direktur CIA William Burns terbang ke Kabul untuk pertemuan rahasia dengan pemimpin tinggi Taliban Abdul Ghani Baradar.
Baca juga: Taliban Berkuasa di Afghanistan, RI Dorong Pemerintahan Inklusif
Media AS melaporkan itu menjadi pertemuan tingkat tinggi sejauh ini antara pemerintah AS dan penguasa baru Afghanistan. The New York Times menyebut CIA tidak berada di sana untuk merundingkan perpanjangan tenggat waktu penarikan. Namun, pembicaraan umum tentang operasi evakuasi dan ancaman teroris.
Walaupun situasi mengerikan menghantui bandara di Kabul, Taliban telah mengesampingkan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan asing. Serta, menggambarkannya sebagai "garis merah".
"Mereka punya pesawat, mereka punya bandara, mereka harus mengeluarkan warga dan kontraktor mereka dari sini," pungkas juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.(France24/OL-11)
KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (AS) di Iran mengeluarkan imbauan mendesak kepada seluruh warga negaranya untuk meninggalkan Iran sekarang juga.
IRAN dan Amerika Serikat (AS) membuka jalur perundingan tingkat tinggi melalui mediasi Oman guna meredakan perbedaan mendalam terkait program nuklir Teheran.
PEMERINTAH AS menerbitkan peringatan darurat bagi seluruh warga negaranya yang masih berada di Iran, menjelang dimulai putaran krusial perundingan dengan Teheran di Oman.
IRAN dan Amerika Serikat sepakat melanjutkan negosiasi mengenai program nuklir Iran yang dijadwalkan digelar di Muscat, Oman, pada Jumat (6/2).
Hubungan antara Kanada dan AS saat ini sedang mendingin setelah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif pada barang-barang Kanada.
Melalui unggahan di platform Truth Social pada Kamis (5/2) waktu setempat, Donald Trump memuji kepemimpinan Sanae Takaichi sebagai sosok yang kuat dan bijaksana.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved