Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pemerintah sempat berencana untuk menggunakan pesawat sipil untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan. Namun, rencana itu batal direalisasikan, karena ada perubahan kebijakan di lapangan.
"Seperti diketahui, area bandara saat ini tidak diperkenankan pesawat sipil untuk mendarat. Makanya, karena ada perubahan kebijakan di lapangan, kita harus menggunakan pesawat militer," ungkap Retno dalam wawancara khusus via zoom dengan tim Media Indonesia, Selasa (24/8).
Baca juga: Berhasil Evakuasi WNI dari Afghanistan, Menlu Sebut Negara Hadir
Untuk melakukan proses evakuasi, lanjut Retno, pihaknya berkomunikasi dengan semua pihak yang dapat berkontribusi bagi keselamatan WNI di Afghanistan. "Saya yakin tanpa komunikasi dengan banyak pihak, tidak mungkin evakuasi ini dapat berjalan dengan baik," imbuhnya.
Menyoroti area bandara misalnya, pihaknya pun berkomunikasi dengan NATO. Sebab, pengelolaan bandara dilakukan oleh negara-negara anggota NATO. Selain itu, pemerintah juga berkomunikasi dengan otoritas Turki, Amerika Serikat dan markas NATO yang ada di Brussel.
"Kita juga bicara dengan Belanda, Norwegia, untuk mereka mendorong agar siapa pun yang ada di lapangan, dapat segera memberikan izin untuk landing. Karena pernah ada satu peristiwa di mana itu dialami upaya evakuasi," tutur Retno.
Baca juga: DPR RI Apresiasi Evakuasi WNI dari Afghanistan
"Kita sudah sampai bandara, itu belum tentu kita bisa masuk ke pesawat. Karena ada pintu-pintu NATO yang belum tentu bisa dibuka dan sebagainya," sambungnya.
Retno mengakui dalam beberapa hari terakhir, dirinya tidak bisa lepas dari ponsel untuk terus memantau situasi di Afghanistan. "Saya tembusin agar hambatan bisa dilepas. Selain di lapangan, kita juga koordinasi di titik-titik capital para pembuat kebijakan, agar dapat memerintahkan lapangan memberikan kemudahan bagi upaya evakuasi," jelas Retno.(OL-11)
Seorang WNI terinfeksi DBD di Taiwan. Otoritas Kaohsiung langsung lakukan langkah darurat dan pelacakan epidemiologis.
PEMERINTAH Indonesia tengah menyiapkan evakuasi gelombang kedua warga negara Indonesia atau WNI dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan kepulangan 22 WNI dari Iran merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah situasi darurat internasional.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia dari Iran
Menlu Sugiono ungkap sulitnya evakuasi WNI dari Iran akibat penutupan ruang udara. Cek jadwal kedatangan 10 WNI berikutnya pada 11 Maret 2026 di sini.
Kemlu imbau WNI tunda perjalanan ke Timur Tengah akibat eskalasi keamanan. Simak update repatriasi 22 WNI dari Iran per 10 Maret 2026 di sini.
Kemenlu RI tegaskan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza dan pembahasan Board of Peace (BoP) ditangguhkan. Simak alasan terkait eskalasi Timur Tengah.
Kemenlu RI konfirmasi 2 penerbangan Emirates dari Jakarta & Denpasar dialihkan akibat insiden drone di UEA. Simak kondisi terkini WNI di Dubai di sini.
Kemenlu RI tegaskan komitmen multilateralisme di seminar PBB ke-80. Indonesia dukung UN 80 Initiative untuk sistem PBB yang lebih efektif, inklusif, dan relevan.
Kemenlu RI pastikan keselamatan WNI di Iran usai serangan udara AS & Israel pada 28 Februari 2026. Simak hotline darurat KBRI Tehran dan situasi terkini di sana.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) nantinya sepenuhnya berada di bawah kendali nasional.
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved