Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pemerintah sempat berencana untuk menggunakan pesawat sipil untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan. Namun, rencana itu batal direalisasikan, karena ada perubahan kebijakan di lapangan.
"Seperti diketahui, area bandara saat ini tidak diperkenankan pesawat sipil untuk mendarat. Makanya, karena ada perubahan kebijakan di lapangan, kita harus menggunakan pesawat militer," ungkap Retno dalam wawancara khusus via zoom dengan tim Media Indonesia, Selasa (24/8).
Baca juga: Berhasil Evakuasi WNI dari Afghanistan, Menlu Sebut Negara Hadir
Untuk melakukan proses evakuasi, lanjut Retno, pihaknya berkomunikasi dengan semua pihak yang dapat berkontribusi bagi keselamatan WNI di Afghanistan. "Saya yakin tanpa komunikasi dengan banyak pihak, tidak mungkin evakuasi ini dapat berjalan dengan baik," imbuhnya.
Menyoroti area bandara misalnya, pihaknya pun berkomunikasi dengan NATO. Sebab, pengelolaan bandara dilakukan oleh negara-negara anggota NATO. Selain itu, pemerintah juga berkomunikasi dengan otoritas Turki, Amerika Serikat dan markas NATO yang ada di Brussel.
"Kita juga bicara dengan Belanda, Norwegia, untuk mereka mendorong agar siapa pun yang ada di lapangan, dapat segera memberikan izin untuk landing. Karena pernah ada satu peristiwa di mana itu dialami upaya evakuasi," tutur Retno.
Baca juga: DPR RI Apresiasi Evakuasi WNI dari Afghanistan
"Kita sudah sampai bandara, itu belum tentu kita bisa masuk ke pesawat. Karena ada pintu-pintu NATO yang belum tentu bisa dibuka dan sebagainya," sambungnya.
Retno mengakui dalam beberapa hari terakhir, dirinya tidak bisa lepas dari ponsel untuk terus memantau situasi di Afghanistan. "Saya tembusin agar hambatan bisa dilepas. Selain di lapangan, kita juga koordinasi di titik-titik capital para pembuat kebijakan, agar dapat memerintahkan lapangan memberikan kemudahan bagi upaya evakuasi," jelas Retno.(OL-11)
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Jumat (25/7) mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang memanas.
Hingga kini penyebab kematian diplomat Kemenlu itu belum diketahui, apakah bunuh diri atau korban pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved