Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
INDONESIA menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak memberi pengakuan terhadap pemerintahan junta militer Myanmar, meskipun telah menyepakati komunike bersama (joint communique) pertemuan ke-54 para menteri luar negeri ASEAN (AMM).
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R Suryodipuro, pengesahan komunike ASEAN tersebut tidak bisa dilihat sebagai pengakuan terhadap junta Myanmar.
Dijelaskannya bahwa sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih Myanmar dalam kudeta 1 April 2021, seluruh dokumen resmi ASEAN tidak lagi menggunakan kalimat “we the ministers…” (kami, para menteri) tetapi memakai istilah “the meeting…” (pertemuan).
“Jadi tidak ada bentuk pengakuan formal terhadap status kehadiran para menteri,” kata Sidharto saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Rabu, tentang hasil komunike ASEAN.
Dalam paragraf 93 komunike yang disahkan pada Rabu itu, dijelaskan secara khusus tentang perkembangan krisis Myanmar yang telah mengundang keprihatinan dunia karena laporan korban jiwa dan kekerasan.
Dalam hal ini, ASEAN mencatat kemajuan yang berhasil dicapai dalam AMM kali ini yaitu komitmen dan penerimaan Myanmar terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati para pemimpin ASEAN guna membantu penyelesaian krisis di negara itu.
Selain itu, ASEAN juga menyambut baik penunjukan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN yang akan memulai tugasnya di Myanmar, termasuk membangun kepercayaan dan keyakinan dengan akses penuh kepada semua pihak terkait.
Kemudian, ASEAN menegaskan kembali peran AHA Centre untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar sebagaimana diamanatkan dalam Konsensus Lima Poin.
Konsensus tersebut terdiri dari pertama, segera dihentikannya kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat; ketiga, utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Selanjutnya keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; dan kelima, utusan khusus serta delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.(Ant/OL-4)
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved