Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMIMPIN militer Myanmar Min Aung Hlaing kembali menjanjikan pemilu yang baru dan mengatakan pemerintahnya siap bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh ASEAN.
Dia berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi, enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan dari pemerintah sipil. Perebutan kekuasaan tersebut dilakukan setelah pemilu yang disengketakan. Pemilu tersebut dimenangkan oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi.
"Myanmar siap melakukan kerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar," kata Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Minggu (1/8).
Para menteri luar negeri dari anggota ASEAN berada di bawah tekanan untuk menunjuk seorang utusan khusus untuk Myanmar pekan ini setelah negosiasi berbulan-bulan gagal menemukan kandidat konsensus.
Enam bulan setelah militer menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis, para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Senin (2/8). Para diplomat mengatakan mereka bertujuan untuk menyelesaikan terkait utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
Pencarian utusan khusus dimulai pada April, ketika para pemimpin ASEAN menghasilkan lima poin konsensus untuk mengatasi gejolak di Myanmar. PBB dan AS sama-sama mendesak ASEAN untuk mempercepat penunjukan utusan khusus dalam beberapa pekan terakhir.
Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof mengatakan pada Jumat malam lalu bahwa dia berharap keputusan akhir akan dibuat pada Senin. Tanpa utusan yang memimpin, katanya, sangat sulit untuk mengatasi situasi di Myanmar.
ASEAN terpecah terkait utusan khusus tersebut, dan tengah membahas untuk menunjuk lebih dari satu kandidat untuk memecahkan kebuntuan.
Empat sumber diplomatik regional mengatakan Erywan difavoritkan menjadi utusan khusus dan dibantu oleh penasihat. Namun pertemuan pejabat senior ASEAN pada Kamis lalu, kata mereka, gagal mencapai kesepakatan. Erywan pun secara terbuka mengonfirmasi bahwa dia adalah salah satu dari empat kandidat.
Para diplomat mengatakan kandidat lainnya adalah Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Weerasak Footrakul, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.
Selain sembilan anggota ASEAN lainnya, ujar mereka, rezim militer Myanmar harus menyetujui penunjukan tersebut. Seorang juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang menentang junta militer, mengatakan utusan itu harus mengedepankan kepentingan rakyat Myanmar.
ASEAN, kata para diplomat, juga akan mengumumkan proposal untuk memberikan bantuan kepada Myanmar, termasuk dukungan untuk memerangi pandemi. (Straits Times/OL-8)
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved