Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Narendra Modi dituduh melakukan pengkhianatan dan penistaan yang tak termaafkan oleh oposisi politik di India. Itu menyusul serangkaian laporan oleh proyek Pegasus yang mengungkapkan nomor beberapa jurnalis, aktivis dan ahli strategi pemilu oposisi.
Adapun sejumlah nomor masuk dalam kebocoran data lebih dari 50.000 nomor sejak 2016, yang diyakini telah dipilih sebagai orang-orang yang berkepentingan oleh klien pemerintah NSO Group.
Kisah tersebut, yang diterbitkan Guardian dan media mitra di seluruh dunia, mengungkapkan rincian ratusan nomor telepon India terverifikasi yang muncul dalam kebocoran data. Itu termasuk dua nomor telepon milik tokoh oposisi politik terkemuka di India, Rahul Gandhi, yang memimpin Partai Kongres.
Baca juga: Pegasus Targetkan Saingan Utama PM India Narendra Modi
Catatan yang bocor itu menunjukkan nomornya dipilih sebagai target yang mungkin pada tahun sebelum dan bulan-bulan setelah pemungutan suara. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah ponsel dalam data yang bocor telah disusupi atau berhasil diretas tanpa analisis forensik.
Namun, penyelidikan mengonfirmasi adanya infeksi oleh perangkat lunak pengawasan NSO Group Pegasus. Berikut, tanda-tanda potensi penargetan pada ponsel yang terhubung dengan 10 nomor India dan pada 27 ponsel tambahan di seluruh dunia.
Perangkat lunak pengawasan itu, yang tidak pernah dikonfirmasi penggunaannya oleh India, hanya dilisensikan untuk pemerintah nasional. Analisis nomor telepon untuk pengawasan oleh klien NSO, menunjukkan bahwa itu sebagian besar menargetkan nomor orang India, termasuk para pengkritik pemerintah Modi.
Baca juga: 12 Menteri di India Mengundurkan Diri
Dalam sebuah pernyataan, Partai Kongres menuduh pemerintah Modi sebagai penyebar dan dalang dari tindakan mata-mata. "Itu jelas pengkhianatan dan pelepasan total keamanan nasional oleh pemerintahan Modi," bunyi pernyataan tersebut.
"Terlebih lagi ketika perusahaan asing mungkin memiliki akses ke data. Itu adalah penistaan yang tak termaafkan dan penolakan sumpah konstitusional oleh menteri dalam negeri dan perdana menteri," lanjut pernyataan dari Partai Kongres.
Jejak Pegasus, perangkat lunak dengan kemampuan untuk membobol telepon, mengakses isinya dan mengubahnya menjadi perangkat pengawasan portabel, ditemukan pada perangkat Prashant Kishor. Dia adalah ahli strategi pemilu yang bentrok dengan partai Modi selama pemungutan suara pada April.
Baca juga: Cicitan Pemerintah Ditandai, Polisi India Datangi Kantor Twitter
Analisis teleponnya menunjukkan dirinya telah diretas menggunakan Pegasus baru-baru ini pada pemeriksaan forensik. "Kami dulu mencurigai adanya pengintaian, tetapi tidak pernah menyadari peretasan dari 2017 hingga 2021. Meski saya mengganti ponsel lima kali, seperti yang ditunjukkan oleh bukti, peretasan terus berlanjut," ungkap Kishor.
Sekretaris Jenderal Partai Kongres Priyanka Gandhi menyebut kebocoran itu menjijikkan dan menghina demokrasi. "Jika benar, pemerintahan Modi tampaknya meluncurkan serangan serius dan jahat terhadap hak privasi, yang dijamin konstitusi bagi warga negara India, sebagai hak fundamental," bunyi cuitan Gandhi di Twitter.
Kebocoran proyek Pegasus mendorong banyak penyangkalan dari sejumlah tokoh tingkat tinggi di pemerintahan Modi. Mereka berusaha mendiskreditkan laporan tersebut dari kalangan yang memiliki "agenda anti-India".(Guardian/OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved