Cicitan Pemerintah Ditandai, Polisi India Datangi Kantor Twitter

POLISI New Delhi, India, mendatangi kantor Twitter, Senin (24/5) malam, untuk menyerahkan surat yang mempertanyakan mengapa cicitan juru bicara partai Hindu yang berkuasa ditandai media sosial itu sebagai propaganda manipulasi.

Ketegangan antara India dan media sosial asal Amerika Serikat (AS) itu meningkat sejak awal tahun lalu saat Twitter membatalkan keputusan mereka memblokir sejumlah akun yang mengkritik kebijakan pertanian India.

Aktivis lingkungan India ditangkap pada Februari lalu atas tuduhan membuat panduan yang membantu aksi demonstrasi petani menolak kebijakan pertanian yang berasal dari cicitan aktivis lingkungan Greta Thunberg.

Baca juga: WHO Tetapkan Target Baru Soal Vaksinasi Negara Termiskin

Pemerintah India, bulan lalu, memerintahkan Twitter dan Facebook untuk menghilangkan unggahan yang mengkritik cara pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menangani pandemi covid-19.

Perselisihan teranyar antara pemerintah India dan Twitter terjadi setelah media sosial itu memberi label media manipulasi bagi cicitan juru bicara Partai Bharatiya Janata Sambit Patra pada Senin (24/5).

Patra membagikan dokumen yang menunjukkan rencana partai oposisi yang bertolak belakang dengan upaya BJP memerangi covid-19.

Partai oposisi India menuding dokumen yang dibagikan Patra itu tidak benar.

Kepolisian New Delhi mengatakan mereka mendatangi kantor Twitter dengan membawa surat terkait cicitan itu. Mereka menyebut kunjungan itu sebagai proses rutin.

"Kepolisian New Delhi meminta keterangan kepada Twitter terkait penetapan cicitan Shri Sambit Patra sebagai manipulatif," ujar polisi New Delhi dalam keterangan resmi.

"Twitter, tampaknya, memiliki informasi yang tidak kami ketahui untuk melakukan aksi mereka. Informasi itu kamu butuhkan untuk melakukan penyelidikan," imbuh polisi.

Berdasarkan aturan Twitter, unggahan ditandai sebagai media manipulasi jika menampilkan media (video, audio, atau gambar) yang telah diubah atau dimanipulasi.

Modi dan BJP telah dikritik karena tanggapan mereka yang lambat terhadap gelombang baru covid-19.

BJP, menggunakan pasukan media sosial mereka, menyerang balik dengan menyalahkan pemerintah negara bagian karena mengabaikan peringatan Modi mengenai gelombang kedua covid-19. (AFP/OL-1)