Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

AS Desak Kuba Cabut Pembatasan Internet Usai Protes Antipemerintah

Atikah Ishmah Winahyu
14/7/2021 11:05
AS Desak Kuba Cabut Pembatasan Internet Usai Protes Antipemerintah
Demonstrasi di Kuba(AFP/Ed Jones)

AMERIKA Serikat mendesak Kuba untuk mengakhiri pembatasan internet yang diberlakukan usai aksi protes antipemerintah dan menyerukan pembebasan para demonstran yang ditahan.

"Kami menyerukan para pemimpin Kuba untuk menahan diri (dan) mendesak penghormatan terhadap suara rakyat dengan membuka semua sarana komunikasi, baik online maupun offline," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan, Selasa (13/7).

"Mematikan teknologi, menutup jalur informasi, itu tidak berarti apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi sah rakyat Kuba,” imbuhnya.

"Kami memuji warga Kuba karena menunjukkan keberanian yang luar biasa," ujarnya seraya menambahkan Havana telah menanggapi dengan mencoba membungkam suara mereka.

"Kami menyerukan ketenangan dan kami mengutuk kekerasan apa pun terhadap mereka yang melakukan protes secara damai. Dan kami sama-sama menyerukan kepada pemerintah Kuba untuk membebaskan siapa pun yang ditahan karena protes damai," tuturnya.

Baca juga: Ribuan Warga Kuba Turun ke Jalan Memprotes Kondisi Ekonomi

Kuba telah menangkap lebih dari 100 orang termasuk jurnalis independen dan aktivis oposisi setelah protes besar di pulau yang diperintah komunis itu atas krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.

Grup pemantau web NetBlocks melaporkan gangguan di Kuba pada media sosial utama dan platform komunikasi termasuk WhatsApp dan Facebook.

Kuba dengan cepat menyalahkan tekanan ekonomi AS selama setengah abad atas krisis tersebut, tetapi penurunan juga terjadi di tengah langkah-langkah ketat terhadap covid-19 dan peningkatan kasus.

Price menunjukkan bahwa Kuba, yang bangga dengan sistem perawatan kesehatannya dan meluncurkan vaksin asli, belum bergabung dengan Covax, program yang didukung PBB untuk negara-negara berpenghasilan rendah di mana Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden telah bergabung sebagai kontributor utama.

"Kuba telah membuat keputusan berdaulat tentang bagaimana mengatasi pandemi," kata Price.

"Pemerintah Kuba selalu dapat memutuskan untuk menerima sumbangan vaksin dari luar, tetapi pemerintah Kuba telah memutuskan untuk tidak melakukannya,” tukasnya.(France24/OL-5) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya