AS dan Eropa Kecam Iran terkait Keputusan Logam Uranium

AMERIKA Serikat (AS) dan Eropa mengutuk keputusan Iran memproduksi logam uranium yang diperkaya dengan kemurnian 20%. Meski begitu, AS mengatakan jendela diplomasi bagi Iran untuk melanjutkan kepatuhan terhadap kesepakatan nuklir 2015 tetap terbuka.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Selasa (6/7) melaporkan Iran bermaksud memperkaya uranium hingga 20%.

Langkah ini membawa Iran lebih dekat untuk mengembangkan bahan yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Baca juga: Menlu AS Bertemu dengan Warga Uighur

"Hal ini mengkhawatirkan bahwa Iran memilih meningkatkan nonkinerja komitmen (kesepakatan nuklir), terutama dengan eksperimen yang memiliki nilai untuk penelitian senjata nuklir," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

“Ini adalah langkah mundur yang tidak menguntungkan bagi Iran, terutama ketika kami sendiri telah menunjukkan niat tulus dan kesediaan kami untuk kembali ke (kesepakatan),” imbuhnya.

Sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2018, Iran secara bertahap melanggar pembatasannya untuk menekan pihak-pihak yang tersisa yakni tiga negara Eropa, Rusia, dan Tiongkok untuk membuat kesepakatan insentif ekonomi guna mengimbangi sanksi AS.

Sementara itu, Jerman, Prancis, dan Inggris juga menyuarakan keprihatinan besar, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa Iran mengancam hasil pembicaraan Wina.

“Iran tidak memiliki kebutuhan sipil yang kredibel untuk R&D dan produksi logam uranium, yang merupakan langkah kunci dalam pengembangan senjata nuklir,” kata Inggris, Prancis, dan Jerman dalam sebuah pernyataan bersama.

"Kami sangat mendesak Iran untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar JCPOA, tanpa penundaan dan kembali ke negosiasi di Wina dengan maksud untuk membawa mereka ke kesimpulan cepat," tambah pernyataan itu.

Pembicaraan di Wina bertujuan membawa AS, di bawah Presiden baru Joe Biden, kembali ke JCPOA. Biden telah menyatakan kesiapannya jika persyaratan dipenuhi Iran.

Kesepakatan 2015 bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Teheran membantah sedang mencari persenjataan semacam itu. Namun, pembicaraan yang dimulai pada April itu belum bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir.

Dengan Ebrahim Raisi, seorang presiden konservatif baru, yang akan menjabat di Iran pada 3 Agustus dan menggantikan Hassan Rouhani yang lebih moderat, juga tidak jelas apa yang akan terjadi ketika mereka melakukannya. (Aljazeera/OL-1)