Kamis 01 Juli 2021, 10:02 WIB

Militer Myanmar Bebaskan 2.296 Tahanan Sipil

Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
Militer Myanmar Bebaskan 2.296 Tahanan Sipil

AFP/STR
Warga menyambut sanak saudara mereka yang dibebaskan dari penjara Insein, Yangon, Myanmar.

 

MYANMAR membebaskan lebih dari 2.000 orang, termasuk wartawan dan lainnya, yang sebelumnya ditahan atas tuduhan penghasutan karena ikut serta dalam aksi demonstrasi.

Pembebasan itu dinilai beberapa aktivis sebagai taktik militer yang berkuasa untuk mengalihkan perhatian dari tindakan keras keamanan yang sedang berlangsung.

Tentara telah berada di bawah tekanan dari negara-negara Barat dan negara tetangga Myanmar untuk membebaskan ribuan orang yang ditahan selama protes sejak menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, 1 Februari lalu.

Baca juga: Militer Myanmar Ancam Kantor Berita Asing yang Sebut Mereka Junta

Banyak penentang militer telah ditahan, beberapa dihukum, di bawah undang-undang yang mengkriminalisasi komentar yang dapat menyebabkan ketakutan atau menyebarkan berita palsu dan dapat dihukum hingga tiga tahun penjara. Suu Kyi diadili untuk pelanggaran serupa, dan lainnya, serta tetap dalam tahanan.

Juru bicara militer Zaw Min Tun mengatakan sebagian besar dari mereka yang dibebaskan telah didakwa dengan hasutan karena bergabung dengan protes.

"Sebanyak 2.296 orang telah dibebaskan. Mereka ambil bagian dalam protes tetapi tidak sebagai peran utama. Mereka tidak berpartisipasi dalam aksi kekerasan," katanya kepada situs berita Irrawaddy, Rabu (30/6).

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan sebagian besar tahanan muda dari penjara Insein era kolonial Yangon, turun dari bus, tersenyum, melambaikan tangan dan merangkul anggota keluarga yang menangis ketika mereka tiba.

Rekaman lain menunjukkan deretan bus yang meninggalkan pintu belakang penjara, dengan penumpang bersandar dari jendela dan melambai ke kerumunan kecil yang berkumpul di luar.

Militer telah berjuang menegakkan ketertiban sejak mengambil alih kekuasaan, dengan aksi protes harian yang terjadi di seluruh negeri dan pemogokan yang melumpuhkan.

Pemberontakan etnik yang melanda Myanmar, selama beberapa dekade, telah berkobar lagi dan warga sipil yang marah dengan gelombang penangkapan telah mengangkat senjata melawan pasukan keamanan.

Kepala penjara Insein Zaw Zaw sebelumnya mengatakan sekitar 700 orang akan dibebaskan, tanpa memberikan alasan.

Portal berita Myanmar Now mengatakan reporternya, Kay Zon Nway, dibebaskan setelah 124 hari didakwa dengan penghasutan.

"Seperti banyak tahanan politik lainnya, dia ditangkap secara tidak adil. Dia telah banyak menderita di penjara. Tapi hari ini, saya senang melihatnya lagi dengan semangat yang luar biasa," kata pemimpin redaksi Myanmar Now Swe Win.

Irrawaddy mengatakan enam wartawan dibebaskan bersamaan. MRTV yang dikelola negara tidak menyebutkan rilis tersebut dalam siaran berita malamnya.

Negara-negara Barat telah menuntut para tahanan politik dibebaskan dan mengutuk pengambilalihan militer. Negara tetangga Myanmar, April lalu, meminta komitmen dari penguasa militernya untuk memulai dialog, mengakhiri kekerasan dan membebaskan tahanan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan pembebasan massal itu direkayasa untuk memberi kesan bahwa tindakan keras militer telah mereda.

"Peristiwa hari ini dimaksudkan untuk membuat seolah-olah ada relaksasi dalam penindasan junta. Ini tidak terjadi," katanya dalam sebuah pernyataan.

Lebih dari 5.200 orang ditahan, menurut AAPP. Ia juga mengatakan 883 orang telah tewas.

Pada Selasa (29/6), televisi Myawaddy, yang dikelola tentara, mengatakan pihak berwenang telah membatalkan dakwaan terhadap 24 selebriti dalam daftar orang yang dicari di bawah undang-undang antihasutan.

Salai Za Uk Ling dari Organisasi Hak Asasi Manusia Chin mengatakan pembebasan itu sangat tidak berarti dan dimaksudkan untuk menenangkan masyarakat internasional.

Dia mengatakan orang-orang masih ditangkap setiap hari di negara bagian Chin dan di tempat lain di Myanmar.

"Kami akan menghadapi masalah yang sama sampai mereka menghentikan penangkapan yang melanggar hukum," tuturnya.

"Masyarakat tidak akan merasa aman di rumah mereka,” tandasnya. (Straitstimes/OL-1)

Baca Juga

AFP/NICHOLAS KAMM

AS Minta DK PBB untuk Bertemu Bahas Rusia dan Ukraina

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Jumat 28 Januari 2022, 13:47 WIB
"Rusia terlibat dalam tindakan destabilisasi lainnya yang ditujukan ke Ukraina, yang merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dan...
 Fayez Nureldine / AFP

Indonesia Masuk Kategori Green List Country Qatar

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 28 Januari 2022, 13:42 WIB
Pelaku perjalanan asal Indonesia yang telah divaksin Covid-19 bisa lebih leluasa mengunjungi negara Arab...
AFP

Tiongkok Setujui Kunjungan Kepala HAM PBB ke Xinjiang

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Jumat 28 Januari 2022, 11:22 WIB
Kunjungan disetujui usai Olimpiade Musim Dingin Beijing berlangsung dengan syarat perjalanan harus bersahabat dan tidak dibingkai sebagai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya