Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
UNI Eropa, Senin (21/6), menambahkan delapan pejabat dari junta Myanmar dan tiga perusahaan yang terkait dengan militer ke dalam daftar hitam sanksi terkait kudeta, Februari lalu, di negara itu dan penindasan berdarah terhadap aksi protes.
Mereka yang ditargetkan dengan pembekuan aset dan larangan visa termasuk menteri dalam negeri, menteri keamanan, menteri keuangan, menteri sumber daya alam, dan menteri transportasi, menurut daftar yang diterbitkan dalam jurnal resmi UE.
Blok dari 27 negara itu menempatkan perusahaan permata dan kayu yang dikelola negara dalam daftar tersebut karena mereka ingin memotong pendapatan utama ke junta.
Baca juga: Myanmar Laporkan Kasus Covid-19 Tertinggi Sejak Kudeta
Blok tersebut juga menambahkan Organisasi Veteran Perang Myanmar, yang bertindak sebagai pasukan cadangan untuk militer, ke dalam daftar hitam.
Penambahan terbaru itu membuat jumlah individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh UE menjadi 35 orang sejak putaran pertama tindakan hukuman blok itu yang disepakati, Maret lalu.
Amerika Serikat (AS) dan Inggris juga menargetkan pejabat penting dan perusahaan di negara itu, tetapi sejauh ini junta mengabaikan tekanan Barat tersebut.
Pada Senin (21/6), London juga mengumumkan sanksi terhadap perusahaan yang sama serta Dewan Administrasi Negara.
"Militer terus melakukan subversi demokrasi dan pembunuhan brutal terhadap warga sipil," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.
"Kami akan terus meminta pertanggungjawaban junta dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab, sampai demokrasi dipulihkan," lanjutnya.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi.
Kelompok kampanye menyambut baik sanksi terbaru UE dan Inggris. Direktur Eksekutif Kampanye Burma Inggris Anna Roberts mengatakan itu adalah cara untuk menjaga tekanan terhadap ekonomi negara tersebut.
"Uni Eropa sekarang juga harus mencari cara-cara kreatif untuk menghentikan pendapatan minyak dan gas yang mencapai militer. Sangat penting untuk terus mengidentifikasi secara sistematis dan memotong sumber pendapatan ke militer," tambahnya. (AFP/OL-1)
MENTERI Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa upaya Uni Eropa dan NATO membuat kekalahan strategis terhadap Moskow tidak akan berhasil. Empat alasan barat tak mampu taklukan Rusia
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan siap menandatangani kesepakatan dagang dengan Donald Trump, termasuk konfrontasi tarif.
SSCP merupakan bagian dari inisiatif multi-negara di bawah arahan dari ChildFund International di Indonesia yang berjalan di Lampung, Indonesia, dan Liquica, Timor Leste.
KOMISI Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas aneksasi ilegal wilayah Krimea dan kota Sevastopol hingga 23 Juni 2026.
Kementerian Investasi dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia resmi menandatangani pernyataan kerja sama dalam rangka pembentukan European Union (EU) Desk.
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved