Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
UNI Eropa, Senin (21/6), menambahkan delapan pejabat dari junta Myanmar dan tiga perusahaan yang terkait dengan militer ke dalam daftar hitam sanksi terkait kudeta, Februari lalu, di negara itu dan penindasan berdarah terhadap aksi protes.
Mereka yang ditargetkan dengan pembekuan aset dan larangan visa termasuk menteri dalam negeri, menteri keamanan, menteri keuangan, menteri sumber daya alam, dan menteri transportasi, menurut daftar yang diterbitkan dalam jurnal resmi UE.
Blok dari 27 negara itu menempatkan perusahaan permata dan kayu yang dikelola negara dalam daftar tersebut karena mereka ingin memotong pendapatan utama ke junta.
Baca juga: Myanmar Laporkan Kasus Covid-19 Tertinggi Sejak Kudeta
Blok tersebut juga menambahkan Organisasi Veteran Perang Myanmar, yang bertindak sebagai pasukan cadangan untuk militer, ke dalam daftar hitam.
Penambahan terbaru itu membuat jumlah individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh UE menjadi 35 orang sejak putaran pertama tindakan hukuman blok itu yang disepakati, Maret lalu.
Amerika Serikat (AS) dan Inggris juga menargetkan pejabat penting dan perusahaan di negara itu, tetapi sejauh ini junta mengabaikan tekanan Barat tersebut.
Pada Senin (21/6), London juga mengumumkan sanksi terhadap perusahaan yang sama serta Dewan Administrasi Negara.
"Militer terus melakukan subversi demokrasi dan pembunuhan brutal terhadap warga sipil," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.
"Kami akan terus meminta pertanggungjawaban junta dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab, sampai demokrasi dipulihkan," lanjutnya.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi.
Kelompok kampanye menyambut baik sanksi terbaru UE dan Inggris. Direktur Eksekutif Kampanye Burma Inggris Anna Roberts mengatakan itu adalah cara untuk menjaga tekanan terhadap ekonomi negara tersebut.
"Uni Eropa sekarang juga harus mencari cara-cara kreatif untuk menghentikan pendapatan minyak dan gas yang mencapai militer. Sangat penting untuk terus mengidentifikasi secara sistematis dan memotong sumber pendapatan ke militer," tambahnya. (AFP/OL-1)
Keluarnya Inggris dari keanggotaannya di Uni Eropa (UE) menjadi salah satu penanda perubahan politik dan rkonomi terbesar dalam sejarah Eropa modern.
Belum ada tanda-tanda Inggris bakal melonggarkan aturan lain tentang karantina 10 hari bagi pendatang dari luar negeri.
"Sepak bola adalah kebebasan. Bebas dari monopoli UEFA, bebas untuk mengejar ide terbaik tanpa takut sanksi," kata CEO A22, Bernd Reichart.
Proyek ketahanan iklim merupakan inisiatif jangka panjang yang akan membantu komitmen tinggi kota-kota untuk dapat bertindak mengatasi kejadian yang berkaitan dengan perubahan iklim
Program promosi ini merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu unit bisnis HERO Group, Hero Supermarket di Jakarta.
Negara-negara anggota CPOPC menilai Undang-undang yang antikelapa sawit itu sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan.
Pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Myanmar menyebut separuh anggota skuat timnas Myanmar akan absen dalam laga kualifikasi yang akan dimulai pada 28 Mei melawan Jepang.
Bulan lalu, penjaga gawang pengganti Pyae Lyan Aung mengangkat hormat tiga jari saat lagu kebangsaan dimainkan sebelum kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang.
Ia mengangkat hormat tiga jari saat lagu kebangsaan dimainkan sebelum kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang, Mei lalu.
Pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa dalam tindakan keras hampir setiap hari di seluruh negeri.
Kondisi WNI di Myanmar relatif aman dan tidak ada serangan langsung yang ditujukan kepada para WNI.
Warga di Yangon meninggalkan kota setelah pasukan keamanan meningkatkan penggunaan kekuatan yang mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved