Selasa 22 Juni 2021, 07:25 WIB

Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Baru pada Junta Myanmar

Nur Aivanni | Internasional
Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Baru pada Junta Myanmar

AFP/STR
Polisi mengejar demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di Yangon, Myanmar.

 

UNI Eropa, Senin (21/6), menambahkan delapan pejabat dari junta Myanmar dan tiga perusahaan yang terkait dengan militer ke dalam daftar hitam sanksi terkait kudeta, Februari lalu, di negara itu dan penindasan berdarah terhadap aksi protes.

Mereka yang ditargetkan dengan pembekuan aset dan larangan visa termasuk menteri dalam negeri, menteri keamanan, menteri keuangan, menteri sumber daya alam, dan menteri transportasi, menurut daftar yang diterbitkan dalam jurnal resmi UE.

Blok dari 27 negara itu menempatkan perusahaan permata dan kayu yang dikelola negara dalam daftar tersebut karena mereka ingin memotong pendapatan utama ke junta.

Baca juga: Myanmar Laporkan Kasus Covid-19 Tertinggi Sejak Kudeta

Blok tersebut juga menambahkan Organisasi Veteran Perang Myanmar, yang bertindak sebagai pasukan cadangan untuk militer, ke dalam daftar hitam.

Penambahan terbaru itu membuat jumlah individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh UE menjadi 35 orang sejak putaran pertama tindakan hukuman blok itu yang disepakati, Maret lalu.

Amerika Serikat (AS) dan Inggris juga menargetkan pejabat penting dan perusahaan di negara itu, tetapi sejauh ini junta mengabaikan tekanan Barat tersebut.

Pada Senin (21/6), London juga mengumumkan sanksi terhadap perusahaan yang sama serta Dewan Administrasi Negara.

"Militer terus melakukan subversi demokrasi dan pembunuhan brutal terhadap warga sipil," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.

"Kami akan terus meminta pertanggungjawaban junta dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab, sampai demokrasi dipulihkan," lanjutnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi.

Kelompok kampanye menyambut baik sanksi terbaru UE dan Inggris. Direktur Eksekutif Kampanye Burma Inggris Anna Roberts mengatakan itu adalah cara untuk menjaga tekanan terhadap ekonomi negara tersebut.

"Uni Eropa sekarang juga harus mencari cara-cara kreatif untuk menghentikan pendapatan minyak dan gas yang mencapai militer. Sangat penting untuk terus mengidentifikasi secara sistematis dan memotong sumber pendapatan ke militer," tambahnya. (AFP/OL-1)

Baca Juga

AFP/Joel Saget.

Israel Selidiki Dugaan Pegasus Digunakan untuk Mengintip Warganya

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Januari 2022, 22:20 WIB
Kementerian Pertahanan Israel, yang harus menyetujui semua ekspor produk industri pertahanan buatan Israel, juga telah membuka penyelidikan...
AFP/Fabrice COFFRINI

WHO Peringatkan Pandemi Belum Berakhir

👤Nur Aivanni  🕔Rabu 19 Januari 2022, 16:32 WIB
Strain omikron yang sangat menular telah menyebar tanpa henti ke seluruh...
AFP/Ahmad Gharabli.

Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina yang Ingin Bakar Diri

👤Nur Aivanni 🕔Rabu 19 Januari 2022, 15:45 WIB
Penggusuran yang membayangi keluarga-keluarga lain dari Sheikh Jarrah pada Mei tahun lalu memicu perang 11 hari antara Israel dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya