PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 100.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran baru antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak di timur negara yang dilanda kudeta tersebut.
Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi pada Februari, menuduhnya melakukan kecurangan selama pemilihan 2020.
Pertempuran telah berkobar di beberapa komunitas - terutama di kota-kota yang telah melihat jumlah korban tewas yang tinggi di tangan polisi - dan beberapa penduduk setempat telah membentuk "pasukan pertahanan".
“Bentrokan baru-baru ini dan serangan tanpa pandang bulu oleh pasukan keamanan terhadap wilayah sipil telah memaksa sekitar 100.000 orang meninggalkan rumah mereka di negara bagian Kayah timur dekat perbatasan Thailand,” kata kantor PBB di Myanmar, Selasa (8/6).
“Mereka yang berada di daerah yang dilanda pertempuran sangat membutuhkan makanan, air, tempat tinggal dan perawatan kesehatan,” imbuhnya.
PBB menambahkan bahwa pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh pasukan keamanan menunda pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan.
Penduduk setempat di negara bagian Kayah menuduh militer menggunakan peluru artileri yang mendarat di desa-desa.
Baca juga: Junta Myanmar Abaikan Lima Konsensus yang Diajukan ASEAN
Gambar-gambar yang beredar dari wilayah tersebut menunjukkan penduduk desa membuat senjata di pabrik-pabrik darurat saat kelompok pertahanan lokal melawan militer Myanmar yang keras dalam pertempuran.
Lebih dari 800 orang telah tewas di seluruh negeri dalam tindakan keras militer brutal terhadap perbedaan pendapat sejak Februari, menurut kelompok pemantau lokal.
Perekonomian nasional dan sistem perbankan Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan oleh tentara.
Mata pencaharian telah hilang setelah pemogokan dan penutupan pabrik, harga bahan bakar melonjak dan mereka yang cukup beruntung memiliki tabungan bank menghadapi antrian sepanjang hari untuk menarik uang tunai mereka.
Pada Selasa, Palang Merah mengatakan pihaknya segera meningkatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan 236.000 orang di Myanmar, yang sudah terhuyung-huyung dari pandemi covid-19 sebelum kudeta terjadi.
Pengumuman itu muncul setelah presiden badan amal Peter Maurer melakukan pertemuan langka dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pekan lalu dan menyerukan peningkatan akses kemanusiaan ke negara itu. (Straitstimes/OL-5)
