Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (6/6), mengatakan sebuah koalisi yang baru dibentuk, yang siap menggulingkan dirinya, adalah hasil dari kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah demokrasi.
Dia membuat tuduhan tersebut pada saat kepala keamanan dalam negeri Israel memperingatkan publik tentang prospek kekerasan politik.
Netanyahu memfokuskan tuduhannya pada janji kampanye yang dilanggar oleh orang yang akan menggantikannya sebagai perdana menteri, nasionalis Naftali Bennett.
Baca juga: Media Sosial Batasi dan Hapus Konten Palestina
Bennett berjanji tidak bermitra dengan partai-partai sayap kiri, tengah. dan Arab. Tetapi, Rabu (2/6), bersama pemimpin oposisi Yair Lapid mengumumkan mereka telah membentuk koalisi pemerintahan dengan faksi-faksi dari seluruh spektrum politik.
Di bawah kesepakatan rotasi, Bennett akan menjabat pertama sebagai perdana menteri, yang kemudian digantikan Lapid.
Tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk pemungutan suara di parlemen untuk menyetujui pemerintah baru tersebut, yang mengikuti pemilu pada 23 Maret, tetapi secara luas diperkirakan akan dilantik pada 14 Juni.
"Kami menyaksikan kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah negara ini, menurut pendapat saya dalam sejarah demokrasi mana pun," kata Netanyahu dalam pernyataannya kepada legislator dari partai sayap kanannya, Likud.
"Itulah mengapa orang merasa ditipu dan mereka merespons, mereka tidak boleh diam," katanya dalam sambutannya, yang disiarkan langsung dan secara tidak langsung merujuk pada janji kampanye Bennett untuk tidak bekerja sama dengan Lapid dan lainnya.
Netanyahu, pemimpin terlama Israel, telah menjabat sejak 2009, dan masa jabatannya telah diselimuti pengadilan korupsi yang sedang berlangsung, saat dia telah menyangkal melakukan kesalahan.
Sambil mengutuk kekerasan dan hasutan, Netanyahu, 71, mengulangi sebutannya atas koalisi Lapid-Bennett sebagai aliansi kiri yang berbahaya.
"Pemerintah ini membahayakan Israel dengan bahaya seperti yang belum pernah kita lihat selama bertahun-tahun," katanya.
Dia menekankan akan menentang keras pembentukan pemerintahan baru tersebut. Koalisi baru yang beragam secara politik itu, lanjutnya, tidak akan mampu melawan Amerika Serikat (AS) jika Washington kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran atau berurusan dengan militan Hamas. (CNA/OL-1)
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Presiden AS Donald Trump siap dukung serangan Israel ke Iran. Kapal induk USS Gerald R. Ford dikerahkan saat perundingan nuklir di Jenewa memanas. Cek faktanya.
Presiden AS Donald Trump bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Bahas kelanjutan negosiasi nuklir Iran dan ancaman aksi militer jika kesepakatan buntu.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Rabu waktu setempat.
Eks bodyguard ungkap sisi kelam rumah tangga PM Israel: Netanyahu sering kunci diri hindari amarah istri hingga insiden fisik dengan putranya, Yair.
Presiden Donald Trump menyatakan Iran ingin membuat kesepakatan nuklir baru. Ia memperingatkan Teheran akan "bodoh" jika menolak tawaran tersebut.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved