Kini Tiongkok Izinkan Pasangan Punya Tiga Anak

TIONGKOK telah melonggarkan kebijakan keluarga berencana untuk mengizinkan pasangan memiliki tiga anak setelah sensus menunjukkan bahwa populasinya menua dengan cepat. Pelonggaran ini merupakan upaya untuk meningkatkan angka kelairan di negara berpenduduk terpadat di dunia tersebut.

Selama hampir 40 tahun, Tiongkok memberlakukan kebijakan satu anak, salah satu peraturan keluarga berencana yang paling ketat di dunia. Kebijakan ini pertama kali dilonggarkan pada tahun 2016 dengan kebijakan dua anak karena kekhawatiran yang meluas tentang angkatan kerja yang menua dan stagnasi ekonomi.

Terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong pasangan agar memiliki anak, kelahiran tahunan Tiongkok terus menurun, jatuh ke rekor terendah 12 juta pada tahun 2020, menurut Biro Statistik Nasional bulan lalu.

Kondisi ini mengancam krisis demografis, terlalu sedikit orang usia kerja untuk mendukung perkiraan ratusan juta warga lanjut usia pada tahun 2050, yang telah membuat khawatir Partai Komunis yang berkuasa.

"Untuk secara aktif menanggapi penuaan populasi, pasangan dapat memiliki tiga anak," kata Xinhua, mengutip pertemuan komite kepemimpinan Politbiro elit Tiongkok, yang diselenggarakan oleh Presiden Xi pada Senin (31/5).

Tingkat kesuburan Tiongkok berada pada angka 1,3, di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi yang stabil, ungkap Biro Statistik Nasional.

Hasil sensus 2020 sekali dalam satu dekade yang diterbitkan bulan lalu juga menunjukkan bahwa populasi Tiongkok tumbuh pada tingkat paling lambat sejak 1960-an, mencapai 1,41 miliar, sementara jumlah orang usia kerja turun tajam.

“Para pemimpin juga sepakat bahwa Tiongkok perlu menaikkan usia pensiunnya untuk mempertahankan lebih banyak orang dalam angkatan kerja dan meningkatkan layanan pensiun dan kesehatan bagi orang tua,” tutur Xinhua.

Keseimbangan gender di Tiongkok juga telah dipengaruhi oleh kebijakan satu anak selama beberapa dekade, serta preferensi sosial tradisional untuk anak laki-laki yang mendorong generasi aborsi berdasarkan jenis kelamin dan bayi perempuan yang ditinggalkan.

Amnesty International mengatakan negara tidak boleh terlibat dalam keputusan pribadi orang.

“Pemerintah tidak punya urusan mengatur berapa banyak orang yang dimiliki anak-anak,” kata kepala tim Amnesty Tiongkok Joshua Rosenzweig dalam sebuah pernyataan.

"Daripada 'mengoptimalkan' kebijakan kelahirannya, Tiongkok harus menghormati pilihan hidup masyarakat dan mengakhiri kontrol invasif dan hukuman atas keputusan keluarga berencana masyarakat,” imbuhnya.

Meskipun kebijakan tersebut telah dilonggarkan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tidak mendorong harapan para pembuat kebijakan baby boom.

Pasangan suami istri mengatakan bahwa mereka terhambat oleh tingginya biaya membesarkan anak, menuntut pekerjaan dan kebutuhan untuk merawat orang tua yang sudah lanjut usia.

Komentar di media sosial pada Senin mengeluhkan perubahan itu tidak membantu orang tua muda dengan tagihan medis, pendapatan rendah dan jadwal kerja yang melelahkan yang dikenal sebagai "996," atau 9 pagi hingga 9 malam enam hari seminggu.

"Setiap tahap masalah belum terpecahkan," kata sebuah pos di layanan blog Sina Weibo yang terkenal bertanda tangan Tchaikovsky.

“Siapa yang akan membesarkan bayi itu? Apakah kamu punya waktu? Saya pergi lebih awal dan pulang terlambat. Anak-anak tidak tahu seperti apa orang tua mereka,” imbuhnya.

Yang lainnya, Hyeongmok melemparkan komentar candaan, "Jangan khawatir tentang penuaan. Generasi kita tidak akan hidup lama.” (Aiw/Aljazeera/OL-09)