Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEMBILAN negara Asia Tenggara mengusulkan untuk mempermudah rancangan resolusi Majelis Umum PBB tentang Myanmar, termasuk menghapus seruan untuk embargo senjata di negara itu, sebagai upaya untuk memenangkan dukungan suara bulat dari badan yang beranggotakan 193 negara tersebut.
Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam menulis kepada Liechtenstein, yang telah menyusun resolusi tersebut, usai pemungutan suara yang direncanakan pekan lalu ditunda pada menit terakhir.
Dalam surat tertanggal 19 Mei, negara-negara Asia Tenggara mengatakan rancangan itu tidak mendapat dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan itu dan negosiasi lebih lanjut diperlukan untuk membuat teks dapat diterima, terutama bagi negara-negara yang paling terkena dampak langsung dan yang sekarang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan situasi tersebut.
"Ini juga merupakan keyakinan kuat kami bahwa jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di ASEAN, maka itu perlu diadopsi melalui konsensus," tulis negara-negara itu, yang mengacu pada ASEAN.
Surat ini berasal dari semua negara ASEAN kecuali Myanmar. Rancangan resolusi menyerukan penangguhan segera atas pasokan, penjualan atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi ke Myanmar. Negara-negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.
Baca juga: Majelis Umum PBB Siapkan Seruan Embargo Senjata Myanmar
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.
Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahannya beserta para pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi.
Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara menginginkan rancangan resolusi PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka, alih-alih mengutuknya, teks tersebut akan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya. (Straitstimes/OL-5))
EYAA mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan social enterprise dari berbagai negara ASEAN dengan relawan muda ASEAN untuk merancang dan menjalankan program sosial.
KOREA Selatan bersiap melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden berikutnya. Negeri Gingseng itu menghadapi tantangan tarif Donald Trump hingga unifikasi dengan Korea Utar
PARA pemimpin negara-negara anggota ASEAN menilai gencatan senjata sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan di Myanmar.
Lebih lagi, negara tetangga Indonesia di sebelah timur itu bisa mendorong pengaruh ASEAN di kancah dunia internasional.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya atau Seskab Teddy mengatakan Prabowo Subianto mengusulkan dukungannya agar Papua Nugini (PNG) dapat bergabung sebagai anggota ASEAN.
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk menunda pengiriman senjata ke Ukraina.
Pendanaan penjualan senjata baru ke Ukraina telah ditangguhkan dalam beberapa minggu belakangan di tengah pembekuan bantuan luar negeri.
Selain dua orang preman, anggota mengamankan sejumlah senjata berupa tombak, double stick, golok, dan airsoft gun serta 3 unit sepeda motor.
KOREA Utara mengatakan bahwa penjualan senjata terbaru yang diusulkan AS tidak akan menyelamatkan Korea Selatan dari kekurangan strategis.
AS telah mengucurkan Rp356,8 triliun untuk mendukung operasi militer Israel, termasuk di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Kucuran bantuan itu diberikan sejak 7 Oktober 2023.
Pelapor PBB menambahkan bahwa ini adalah kewajiban yang timbul dari Konvensi Jenewa 1949 untuk memastikan bahwa negara lain menghormati hukum humaniter internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved