Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

ASEAN Ingin Batalkan Usulan PBB untuk Embargo Senjata Myanmar

Atikah Ishmah Winahyu
29/5/2021 08:39
ASEAN Ingin Batalkan Usulan PBB untuk Embargo Senjata Myanmar
ASEAN(Ilusrasi)

SEMBILAN negara Asia Tenggara mengusulkan untuk mempermudah rancangan resolusi Majelis Umum PBB tentang Myanmar, termasuk menghapus seruan untuk embargo senjata di negara itu, sebagai upaya untuk memenangkan dukungan suara bulat dari badan yang beranggotakan 193 negara tersebut.

Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam menulis kepada Liechtenstein, yang telah menyusun resolusi tersebut, usai pemungutan suara yang direncanakan pekan lalu ditunda pada menit terakhir.

Dalam surat tertanggal 19 Mei, negara-negara Asia Tenggara mengatakan rancangan itu tidak mendapat dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan itu dan negosiasi lebih lanjut diperlukan untuk membuat teks dapat diterima, terutama bagi negara-negara yang paling terkena dampak langsung dan yang sekarang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan situasi tersebut.

"Ini juga merupakan keyakinan kuat kami bahwa jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di ASEAN, maka itu perlu diadopsi melalui konsensus," tulis negara-negara itu, yang mengacu pada ASEAN.

Surat ini berasal dari semua negara ASEAN kecuali Myanmar. Rancangan resolusi menyerukan penangguhan segera atas pasokan, penjualan atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi ke Myanmar. Negara-negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.

Baca juga: Majelis Umum PBB Siapkan Seruan Embargo Senjata Myanmar

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahannya beserta para pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi.

Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara menginginkan rancangan resolusi PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka, alih-alih mengutuknya, teks tersebut akan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.

ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya. (Straitstimes/OL-5))



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya