Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Umum PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi tidak mengikat yang menyerukan penangguhan segera atas transfer senjata ke junta militer Myanmar.
Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi membawa signifikansi politik yang kuat.
Jika persetujuan melalui konsensus tidak dapat dicapai, maka Majelis Umum penuh dengan 193 negara anggota akan memberikan suara pada tindakan tersebut.
Diperkenalkan oleh Liechtenstein, dengan dukungan dari Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, tindakan tersebut akan dipertimbangkan pada rapat pleno yang ditetapkan pada Selasa pukul 19.00 GMT.
Rancangan resolusi ini menyerukan penangguhan segera pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar.
"Pertemuan itu akan dilakukan secara langsung," kata seorang juru bicara PBB.
Draf tersebut, yang telah dinegosiasikan selama berminggu-minggu, disponsori bersama oleh 48 negara, dengan Korea Selatan menjadi satu-satunya negara Asia.
Rancangan ini juga menyerukan kepada militer untuk mengakhiri keadaan darurat dan segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai, serta segera dan tanpa syarat membebaskan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, serta semua orang yang telah ditahan, didakwa atau ditangkap dengan sewenang-wenang sejak kudeta 1 Februari.
Draf tersebut menambahkan seruan untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dicapai dengan para pemimpin dari 10 negara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) pada 24 April, untuk memfasilitasi kunjungan utusan khusus PBB ke Myanmar, serta untuk menyediakan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan.
Beberapa LSM telah lama menyerukan embargo senjata di Myanmar.
Sejak 1 Februari, Dewan Keamanan dengan suara bulat telah mengadopsi empat pernyataan tentang Myanmar, tetapi setiap kali, pernyataan itu telah dilemahkan dalam diskusi, terutama oleh Beijing. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Pejuang Anti-Kudeta Myanmar Mundur dari Kota Mindat
Indonesia resmi memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Simak agenda strategis RI, mulai dari hak pangan anak hingga isu Palestina dan Ukraina.
Menlu Sugiono tegaskan komitmen RI di Markas PBB New York. Dukung gencatan senjata Gaza & pastikan hak Palestina terjaga di Board of Peace (BoP).
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Vatikan resmi menolak bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump dan memilih mendukung PBB sebagai pengelola utama krisis diplomatik internasional.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved