Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MAJELIS Umum PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi tidak mengikat yang menyerukan penangguhan segera atas transfer senjata ke junta militer Myanmar.
Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi membawa signifikansi politik yang kuat.
Jika persetujuan melalui konsensus tidak dapat dicapai, maka Majelis Umum penuh dengan 193 negara anggota akan memberikan suara pada tindakan tersebut.
Diperkenalkan oleh Liechtenstein, dengan dukungan dari Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, tindakan tersebut akan dipertimbangkan pada rapat pleno yang ditetapkan pada Selasa pukul 19.00 GMT.
Rancangan resolusi ini menyerukan penangguhan segera pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar.
"Pertemuan itu akan dilakukan secara langsung," kata seorang juru bicara PBB.
Draf tersebut, yang telah dinegosiasikan selama berminggu-minggu, disponsori bersama oleh 48 negara, dengan Korea Selatan menjadi satu-satunya negara Asia.
Rancangan ini juga menyerukan kepada militer untuk mengakhiri keadaan darurat dan segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai, serta segera dan tanpa syarat membebaskan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, serta semua orang yang telah ditahan, didakwa atau ditangkap dengan sewenang-wenang sejak kudeta 1 Februari.
Draf tersebut menambahkan seruan untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dicapai dengan para pemimpin dari 10 negara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) pada 24 April, untuk memfasilitasi kunjungan utusan khusus PBB ke Myanmar, serta untuk menyediakan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan.
Beberapa LSM telah lama menyerukan embargo senjata di Myanmar.
Sejak 1 Februari, Dewan Keamanan dengan suara bulat telah mengadopsi empat pernyataan tentang Myanmar, tetapi setiap kali, pernyataan itu telah dilemahkan dalam diskusi, terutama oleh Beijing. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Pejuang Anti-Kudeta Myanmar Mundur dari Kota Mindat
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved